KUPANG | BELUPOS.com — Di tengah riak ketidakpastian ekonomi global yang berembus dari konflik di Timur Tengah, ruang rapat itu terasa lebih dari sekadar tempat diskusi. Ia menjadi ruang pertaruhan arah masa depan. Di sanalah berdiri, mengirim pesan yang tajam: tidak semua program layak dipertahankan.
Dengan nada tenang namun tegas, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena menginstruksikan kepada tim peneliti untuk meninjau ulang seluruh program di setiap OPD. Bukan sekadar evaluasi administratif, melainkan penyaringan yang menentukan mana yang benar-benar hidup untuk rakyat, dan mana yang hanya menjadi beban anggaran.
“Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi Republik yang saya lihat, sebentar lagi mungkin habis Lebaran atau Paskah nampaknya Pemerintah Pusat akan melakukan proses penyesuaian belanja dan postur anggaran ,” Gubernur Melki.
Arahan itu bukan tanpa alasan. Melki membaca tanda-tanda zaman—jika perang di Timur Tengah terus berlanjut, maka seluruh asumsi dalam APBN bisa bergeser. Parameter makro ekonomi akan berubah, dan dampaknya akan merambat hingga ke daerah.
“Kita harus mempersiapkan kemungkinan penyesuaian dari perubahan indikator makro ekonomi.”
Namun di tengah wacana efisiensi yang kerap berujung pada kegelisahan birokrasi, satu hal ditegaskan: kesejahteraan aparatur tidak boleh menjadi korban.
“Saya pastikan akan memangkas program-program yang tidak memiliki dampak bagi masyarakat, kita stop dan akan saya coret, karena tidak punya dampak langsung yang besar terhadap pembangunan di NTT, serta untuk gaji dan TPP ASN tetap kita anggarkan.”
Di sisi lain, kerja sunyi para peneliti mulai menampakkan arah. Koordinator Tim Peneliti, , memaparkan hasil awal kajian Dasa Cita pertama—sebuah upaya membangun rantai pasok dari ladang dan laut hingga ke pasar. Fokusnya adalah penguatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat NTT.
Empat sub kegiatan menjadi sorotan: pengelolaan dan distribusi cadangan pangan, proyeksi neraca pangan, pemantauan stok dan harga, hingga promosi konsumsi pangan per kapita. Semua itu dianalisis menggunakan metode CIPP—Context, Input, Process, dan Product—meski hasilnya masih bersifat sementara.
“Evaluasi hanya untuk satu kegiatan, masih bersifat sementara dan belum final. Capaian 2025 belum bisa dianalisis, tim masih membutuhkan banyak data untuk diolah.”
Di sela paparan itu, suara kritis juga muncul. menyoroti adanya ketidaksinkronan antara program dan aktivitas di dalam dokumen anggaran.
“Kami melihat di dokumen anggaran tahun 2025 aktivitas dalam penganggaran tersebut tidak menjawab kegiatan dan sub kegiatan, yang sesuai dengan Dasa Cita melainkan hanya menjawab rutinitas perangkat daerah. Usul saya Tim Asistensi harus lebih jernih melihat dokumen tersebut.”
Sementara itu, mengingatkan soal waktu—bahwa kualitas analisis tak bisa lahir dari dokumen yang datang terburu-buru.
“Kami minta dokumen anggarannya diserahkan lebih cepat, sehingga ada waktu untuk kita pelajari.”
Analisis Kontekstual
Langkah efisiensi yang ditempuh Pemerintah Provinsi NTT ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sekadar “menghabiskan anggaran” menjadi “menghadirkan dampak.” Dalam konteks global yang tidak stabil, kebijakan ini bukan hanya respons defensif, tetapi juga peluang untuk merapikan struktur belanja daerah agar lebih adaptif, tepat sasaran, dan berorientasi hasil.
Di ujung rapat itu, tak ada tepuk tangan. Hanya kesadaran yang perlahan mengendap: bahwa di tengah dunia yang tak pasti, keberanian memangkas yang tak perlu adalah cara paling sunyi—namun paling jujur—untuk menjaga harapan tetap hidup.
