Oleh: Adv. Danny D. Priambodo., A.Md., S.Tr.T., S.H
(Praktisi Hukum)
Dalam praktik sehari-hari, eksekusi putusan pengadilan atas objek tanah masih menjadi salah satu tahapan hukum yang paling berisiko memicu ketegangan sosial. Sengketa, penolakan warga, hingga benturan fisik seringkali bukan terjadi karena pembangkangan hukum, tetapi akibat ketidakjelasan pelaksanaan konstatering—tahapan wajib pencocokan objek sebelum eksekusi dilakukan.
Padahal, eksekusi yang tidak melalui proses konstatering yang jelas dan akurat berpotensi menciptakan error in objecto, yang pada akhirnya bukan saja melemahkan kewibawaan putusan pengadilan, tetapi juga menimbulkan luka sosial yang panjang.
Konstatering sebagai fondasi eksekusi yang sah
Konstatering merupakan Berita Acara Pencocokan Objek Perkara yang dilakukan oleh jurusita untuk memastikan bahwa:
- lokasi sama dengan yang tertuang dalam amar putusan,
- luas sesuai dengan dokumen putusan,
- batas-batas tanah identik dengan fakta lapangan,
- tidak terjadi salah eksekusi terhadap tanah milik pihak lain.
Dengan kata lain, konstatering bukan sekadar tahap administratif, tetapi merupakan jaminan konstitusional agar pelaksanaan putusan benar-benar adil dan tepat sasaran. Tanpa konstatering, eksekusi kehilangan legitimasi faktualnya.
Apakah wajib dibacakan dalam eksekusi?
Jawabannya: ya, wajib.
Jurusita harus:
- membacakan penetapan eksekusi dari ketua pengadilan,
- menunjukkan amar putusan yang berkekuatan hukum tetap,
- menjelaskan hasil konstatering apabila muncul keberatan tentang batas, luasan, atau identifikasi objek.
Ketidakpatuhan pada prosedur tersebut bukan persoalan teknis, tetapi merupakan pelanggaran prinsip due process of law dalam eksekusi.
Akibat hukum bila konstatering tidak dilakukan atau tidak diperlihatkan
Eksekusi memang tidak otomatis batal, namun dapat ditunda apabila:
- objek belum jelas atau diperselisihkan identitasnya,
- batas fisik atau luasan tidak identik dengan amar putusan,
- jurusita tidak menjalankan prosedur pembacaan dan penjelasan konstatering.
Bahkan, dalam kondisi ekstrem, eksekusi dapat dinyatakan cacat hukum apabila:
- objek ternyata salah,
- tidak ada kesesuaian antara amar putusan dengan objek lapangan,
- tahapan wajib seperti aanmaning dan penetapan eksekusi diabaikan.
Eksekusi bukan sekadar tindakan administratif memindahkan objek, melainkan tindakan hukum yang harus presisi.
Problem klasik: luas tanah berbeda dari putusan
Inilah sumber konflik paling sering terjadi.
- Luas putusan lebih besar dari lapangan
Eksekusi tidak boleh menambah tanah untuk “memenuhi” amar putusan.
Jalan keluar: konstatering ulang atau gugatan interpretasi amar putusan. - Luas putusan lebih kecil dari lapangan
Eksekusi hanya dijalankan sesuai luas putusan.
Sisa tanah tetap berada pada penguasaan pemilik sampai ada sengketa baru. - batas tidak jelas
Eksekusi wajib ditunda.
Kegagalan identifikasi batas adalah potensi konflik sosial yang paling fatal.
Dasar hukum
- HIR/RBg Pasal 195–200
- Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Eksekusi
- KUHPerdata Pasal 1953
- Yurisprudensi MA:
- No. 296 K/Sip/1973
- No. 448 K/Sip/1975
- No. 46 K/Sip/1973
Yurisprudensi tersebut dengan tegas menempatkan konstatering sebagai syarat validitas eksekusi agar tidak terjadi salah objek.
Argumentatif
Tanpa konstatering yang sah dan transparan, eksekusi hanya akan menjadi tindakan fisik semata yang berpotensi memantik resistensi publik. Kejelasan objek menjadi syarat etis dan legal agar negara tidak terlibat dalam praktik salah sita, salah batas, atau bahkan perampasan hak atas tanah karena kelalaian teknis aparat pelaksana.
Eksekusi yang benar adalah eksekusi yang pasti secara hukum dan pasti secara objek.
Aparat wajib membaca putusan, menjelaskan proses konstatering, dan membuka ruang keberatan agar proses berjalan beradab, tidak emosional, dan tidak represif.
Konstatering adalah pagar hukum yang melindungi martabat pengadilan, hak warga, dan ketertiban sosial. Tanpa pemahaman atas proses ini, eksekusi akan terus menjadi sumber trauma kolektif di masyarakat. Pendidikan hukum kepada publik bukan sekadar transfer regulasi, tetapi pembentukan kesadaran bahwa penegakan hukum harus berjalan dalam bingkai kecermatan, kejelasan, dan tanggung jawab moral.
Eksekusi yang benar bukan sekadar kemenangan yuridis, tetapi kemenangan atas keadilan itu sendiri.
