“Jika dulu senjata kita adalah bambu runcing, kini senjata kita adalah teknologi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.”
SORONG, [BELUPOS.Com] –
Di Kota Sorong, angin laut menyapa rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) pada Selasa (19/8/2025).
Bukan sekadar rapat biasa, melainkan ikhtiar menautkan denyut digital di tanah Papua Barat Daya—sebuah provinsi muda yang menjadi garda depan Republik Indonesia di ufuk timur.
Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, Marsma TNI Agus Pandu Purnama, membuka pertemuan itu dengan nada optimistis. “Papua Barat Daya bukan hanya wilayah administrasi baru, tetapi juga aset bangsa. Alamnya melimpah, budayanya beraneka ragam, dan posisinya strategis bagi Indonesia,” ujarnya.
Namun, di balik keindahan itu tersimpan tantangan: akses internet yang belum merata, keterbatasan infrastruktur TIK, kesenjangan literasi digital, serta ancaman keamanan siber. Menjawab tantangan tersebut, Agus menegaskan rakor ini memiliki tiga tujuan utama.
Pertama, melakukan pemetaan wilayah prioritas dan blankspot, agar terhimpun data faktual untuk menentukan langkah pembangunan konektivitas yang tepat sasaran. Kedua, merumuskan strategi percepatan dan penguatan sistem, dengan kebijakan yang terukur. Ketiga, mengikat komitmen lintas sektor—pemerintah pusat, daerah, industri, dan asosiasi—untuk menumbuhkan ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
“Membangun konektivitas internet di Papua Barat Daya bukan pekerjaan mudah. Jaraknya jauh, medannya berat. Namun, sejarah bangsa ini mengajarkan bahwa tidak ada tantangan yang lebih besar daripada tekad. Jika dulu senjata kita adalah bambu runcing, kini senjata kita adalah teknologi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor,” tegas Agus, disambut tepuk tangan peserta.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyambut baik upaya ini. Ia menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk berjalan seiring dengan pemerintah pusat. “Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat, membawa jaringan internet hingga kampung-kampung terpencil,” kata Elisa, dengan suara yang menggema penuh harapan.
Rakor itu menghadirkan beragam pemangku kepentingan: Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hingga perusahaan telekomunikasi. Dari daerah hadir pula para bupati, wakil bupati, dan kepala dinas.
Di ruang pertemuan yang hangat, tekad itu berpadu: menghadirkan internet bukan sekadar jaringan kabel dan sinyal, tetapi sebagai jembatan menuju keadilan digital.
Di tanah Papua Barat Daya, asa itu kini tengah dirajut, agar anak-anak di kampung terpencil kelak bisa belajar tanpa batas, dan masyarakat menatap dunia dengan layar yang sama terang.
