KUPANG |BELUPOS.Com — Di Aula Utama El Tari, Jumat siang itu (20/2/2026), udara terasa lebih padat dari biasanya. Bukan sekadar karena deretan kursi yang terisi oleh anggota DPRD, Forkopimda, akademisi, tokoh agama, aktivis, hingga insan pers. Tetapi karena yang sedang dibicarakan bukan sekadar angka—melainkan wajah kepercayaan publik terhadap satu tahun kepemimpinan.
Di hadapan forum Diskusi Publik SKM, berdiri dengan nada suara yang tidak tinggi, tetapi tegas. Di sampingnya, menyimak dengan wajah serius, sesekali mencatat.
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), kata Melki, bukan sekadar laporan statistik. Ia menyebutnya sebagai cermin kekuasaan—tempat pemerintah melihat dirinya sendiri tanpa retorika.
╔════════════════════════════════╗
“Survei Kepuasan Masyarakat menjadi instrumen vital untuk memvalidasi apakah visi, misi, pilar, dan Dasa Cita telah bertransformasi dari komitmen politik menjadi realitas sosial.”
╚════════════════════════════════╝
Kalimat itu meluncur pelan, namun terasa seperti pengakuan bahwa kekuasaan pun harus tunduk pada penilaian rakyat.
Angka-Angka yang Menyimpan Suara
Survei yang dilakukan oleh pada 5–14 Januari 2026 itu melibatkan 800 responden di 22 kabupaten/kota se-NTT. Metode multistage random sampling dengan margin of error ±3,47 persen memberi fondasi ilmiah yang kokoh.
Namun di balik metodologi yang presisi, tersimpan cerita sederhana: rakyat masih bergulat dengan jalan rusak dan air bersih.
Sebanyak 69,7 persen responden menyebut kondisi jalan sebagai masalah paling terasa. Sementara 11,1 persen menyoroti akses air bersih yang belum merata.
Di desa-desa terpencil, jalan bukan sekadar aspal yang retak. Ia adalah jarak antara harapan dan kenyataan. Air bukan sekadar cairan bening, tetapi harga diri hidup yang layak.
Dan di sanalah survei ini menjadi lebih dari sekadar tabel.
Kepercayaan yang Masih Menyala
Meski tantangan nyata, hasil survei menunjukkan angka yang memberi napas panjang bagi pemerintahan Melki–Johni.
72,5 persen responden percaya pemerintah memahami persoalan mereka.
75,4 persen meyakini pemerintah memiliki solusi.
Tingkat kepuasan satu tahun kepemimpinan mencapai 80,5 persen.
Angka-angka itu bukan sekadar legitimasi politik. Ia adalah mandat moral.
╔════════════════════════════════╗
“SKM adalah audit sosial. Ia memastikan pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar capaian administratif.”
╚════════════════════════════════╝
Melki menegaskan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik tak akan berarti bila tak menyentuh kesejahteraan warga. Ia berbicara tentang baseline—titik pijak baru untuk memperbaiki arah.
Dalam bahasa yang lebih sederhana: pemerintah harus mau dikoreksi.
Politik yang Belajar Mendengar
Diskusi publik itu menghadirkan Direktur Eksekutif Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago, dengan para penanggap Laurensius Petrus Sayrani dan Mery Y.L. Kolimon. Moderator I Putu Yoga Bumi Pradana menjaga ritme perdebatan tetap bernas dan substantif.
Namun yang paling menarik bukanlah silang argumentasi, melainkan pesan yang tersirat: pemerintahan yang percaya diri bukanlah yang kebal kritik, melainkan yang membuka ruang evaluasi.
Melki bahkan menyebut hasil survei harus menjadi “tekanan positif” agar birokrasi semakin responsif, transparan, dan peka.
Di titik itu, SKM berubah fungsi. Ia bukan sekadar instrumen akademik, tetapi alat politik yang beradab.
╔════════════════════════════════╗
“Keberhasilan pemimpin diukur dari senyum kepuasan rakyat saat mengakses layanan publik. Itulah arah pembangunan NTT yang sehat, maju, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan.”
╚════════════════════════════════╝
Kalimat penutup itu menggema pelan di Aula El Tari.
Di luar gedung, jalan-jalan NTT masih menunggu perbaikan. Air bersih masih harus diperjuangkan. Tetapi di dalam ruangan itu, sebuah komitmen ditegaskan: kekuasaan harus mau bercermin.
Dan cermin itu, hari ini, bernama Survei Kepuasan Masyarakat.
