Dari Palu Sidang hingga Etika Hadir Pejabat: Catatan Kekuasaan di Akhir Tahun Belu
ATAMBUA |BELUPOS.Com)-Palu sidang diketuk.
Namun gema yang terdengar bukan hanya tentang anggaran—
melainkan tentang disiplin, tanggung jawab, dan kesetiaan pada jabatan publik.
Di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Belu, Selasa, 23 Desember 2025, penutupan Sidang Paripurna DPRD Tahun 2025 bukan sekadar ritual penutup tahun politik. Di ruang itulah, APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan, sekaligus ditandai dengan satu pesan keras: pemerintahan tidak boleh lagi bekerja setengah hati.
Bupati Belu Willybrodus Lay, SH berdiri di mimbar, menyatukan bahasa iman, bahasa anggaran, dan bahasa ketegasan birokrasi. Tenang, namun mengikat.
Syukur sebagai Etika Awal Kekuasaan
Sebelum berbicara tentang angka dan regulasi, Bupati Willy Lay mengajak seluruh hadirin menundukkan kepala—mengembalikan kekuasaan pada kesadaran spiritualnya.
“Atas berkat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat menutup Sidang DPRD Kabupaten Belu Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam keadaan sehat.”
Dalam bahasa yang sederhana, Bupati ingin menegaskan:
bahwa kekuasaan tanpa syukur akan mudah lupa diri,
dan anggaran tanpa nurani akan mudah salah arah.
Natal, Tahun Baru, dan Moral Pemerintahan
Momentum penutupan sidang bertepatan dengan perayaan Natal dan pergantian tahun. Bupati Belu memaknainya bukan sebagai seremoni kalender, melainkan pengingat etika pelayanan.
“Semoga kelahiran Sang Juru Selamat membawa damai, sukacita, serta energi baru untuk menyongsong Tahun 2026.”
Natal, dalam pidato itu, berubah menjadi bahasa pemerintahan: tentang damai dalam keputusan, sukacita dalam melayani, dan energi baru dalam bekerja.
APBD di Tengah Efisiensi: Antara Angka dan Harapan
APBD 2026 lahir dalam situasi yang tidak mudah. Efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat menjadi konteks besar yang tak bisa dihindari. Namun keterbatasan, menurut Bupati, tidak boleh melumpuhkan keberpihakan.
Rincian anggaran disampaikan secara terbuka:
- Pendapatan Daerah: Rp824,59 miliar
- Belanja Daerah: Rp853,71 miliar
- Pembiayaan Netto: Rp29,11 miliar
Angka-angka ini, bagi Bupati, bukan sekadar neraca keuangan. Ia adalah janji politik yang harus dipertanggungjawabkan hingga ke desa-desa.
“Keputusan yang ditetapkan hari ini diharapkan mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Belu.”
Sinergi yang Tidak Boleh Retak
Bupati Willy Lay menegaskan bahwa seluruh proses persidangan menunjukkan relasi yang sehat antara eksekutif dan legislatif. Perbedaan pandangan tidak dianggap gangguan, melainkan denyut demokrasi.
“Sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Belu sangat penting agar kebijakan yang diambil mampu menunjang pelaksanaan pembangunan sesuai visi dan misi daerah.”
Di titik ini, sidang paripurna menjadi ruang pendewasaan politik, bukan arena saling meniadakan.
Pesan Paling Tajam: Hadir atau Dinilai
Di akhir sambutan, suasana ruang sidang berubah. Nada Bupati mengeras—bukan karena emosi, melainkan karena tanggung jawab jabatan.
Mulai tahun depan, seluruh pimpinan OPD wajib hadir dalam setiap sidang paripurna DPRD. Tidak ada lagi alasan administratif. Tidak ada lagi absensi kosong.
“Kehadiran akan menjadi salah satu indikator penilaian kinerja.”
Ia bahkan memerintahkan Sekretariat Dewan untuk mencatat secara khusus setiap ketidakhadiran.
“Sidang paripurna harus dihadiri oleh pimpinan OPD terkait. Ini bagian dari tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan.”
Kalimat itu sederhana, namun maknanya tegas:
jabatan bukan hanya tentang wewenang, tetapi juga tentang kesediaan hadir.
Ketika Sidang Usai, Kerja Dimulai
Penutupan sidang paripurna ini dihadiri Forkopimda, pimpinan DPRD, jajaran OPD, hingga Satgas Pamtas RI–RDTL. Namun lebih dari itu, yang dihadirkan adalah komitmen baru.
Palu telah diketuk.
APBD telah disahkan.
Kini yang diuji bukan lagi pidato—
melainkan kehadiran, kedisiplinan, dan kerja nyata.
Dan di sanalah, sesungguhnya, pemerintahan diuji oleh rakyatnya.
