HALMAHERA TENGAH |BELUPOS.Com-Di balik gemerlap cahaya kawasan industri yang terus membelah langit Weda, ada kegelisahan yang perlahan tumbuh di meja-meja makan masyarakat. Di pasar tradisional, di kios-kios kecil, hingga di dapur rumah tangga, harga kebutuhan pokok bergerak naik tanpa banyak kompromi. Sementara angka pertumbuhan ekonomi daerah melesat tinggi, sebagian warga justru bertanya dalam diam: mengapa kesejahteraan terasa belum ikut berlari bersama statistik?
Pertanyaan itu kini mengemuka di tengah sorotan terhadap ketimpangan harga komoditas yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara. Pemerintah daerah dinilai belum memiliki konsep ekonomi maupun strategi pengendalian pasar yang jelas untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat di tengah derasnya arus investasi dan ekspansi industri.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran akan gejala stagflasi ekonomi, sebuah situasi ketika harga-harga terus meningkat sementara daya beli masyarakat mengalami tekanan dan pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya dirasakan oleh lapisan bawah.
Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate, Kaisar Hamid, menilai tanda-tanda tersebut mulai terlihat di Halmahera Tengah.
╔════════════════════════════════════╗ ║ “Stagflasi terjadi ketika inflasi ║ ║ tinggi, pertumbuhan ekonomi ║ ║ melambat, dan pengangguran ║ ║ meningkat secara bersamaan. ║ ║ Gejala itu mulai tampak di ║ ║ Halmahera Tengah.” ║ ║ ║ ║ — Kaisar Hamid ║ ╚════════════════════════════════════╝
Menurut Kaisar, persoalan utama yang dihadapi Halteng saat ini bukanlah hambatan distribusi barang. Dengan akses laut dan darat yang relatif memadai, daerah ini dinilai memiliki jalur pasokan yang cukup terbuka.
Namun, kata dia, yang belum terlihat adalah konsep ekonomi daerah yang mampu menekan ketimpangan harga dan menjaga keseimbangan pasar.
╔════════════════════════════════════╗ ║ “Bukan karena distribusi sulit. ║ ║ Halmahera Tengah punya akses ║ ║ distribusi laut dan darat yang ║ ║ cukup memadai. Masalahnya, ║ ║ Pemda belum memiliki konsep ║ ║ ekonomi yang mampu mengontrol ║ ║ ketimpangan harga. Seharusnya ║ ║ pemerintah bisa mengontrol pasar ║ ║ agar harga komoditas tetap ║ ║ stabil.” ║ ║ ║ ║ — Kaisar Hamid ║ ╚════════════════════════════════════╝
Ia menyebut kondisi yang terjadi saat ini sebagai sebuah paradoks ekonomi. Di satu sisi, aktivitas industri tumbuh agresif dan investasi terus mengalir masuk. Namun di sisi lain, masyarakat masih harus berhadapan dengan lonjakan harga kebutuhan pokok yang dirasakan semakin berat.
“Yang terjadi hari ini adalah paradoks ekonomi. Industri tumbuh besar, tetapi masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi sehari-hari,” ujarnya.
Kaisar menilai semakin tinggi ketimpangan harga komoditas, semakin besar pula tekanan terhadap daya beli masyarakat. Situasi tersebut menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat kecil.
Ia juga menyoroti belum adanya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam membangun sistem pengendalian harga yang efektif, terutama terhadap komoditas penting yang permintaannya meningkat seiring berkembangnya kawasan industri.
╔════════════════════════════════════╗ ║ “Jika pemerintah daerah tidak ║ ║ segera mengambil langkah serius, ║ ║ ketimpangan ekonomi akan semakin ║ ║ melebar. Harga naik, lapangan ║ ║ kerja terbatas, sementara ║ ║ masyarakat kecil menjadi pihak ║ ║ yang paling terdampak.” ║ ║ ║ ║ — Kaisar Hamid ║ ╚════════════════════════════════════╝
Di atas kertas, Halmahera Tengah sesungguhnya sedang menikmati capaian ekonomi yang mengesankan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah ini mencapai 62 persen secara tahunan (year-on-year) berdasarkan perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2025 dan 2026.
Dominasi sektor pertambangan serta aktivitas industri pengolahan atau smelter menjadi motor utama yang mendorong lonjakan tersebut. Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan juga menunjukkan tren menurun dalam lima hingga enam tahun terakhir. Tahun 2026, angka kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran satu digit atau sekitar 9 persen.
Namun, dalam perspektif ekonomi politik, pemikiran mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam angka PDB atau PDRB tidak selalu identik dengan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan yang tinggi dapat kehilangan makna sosial ketika masyarakat masih menghadapi tekanan biaya hidup yang terus meningkat.
Di sinilah tantangan terbesar Halteng hari ini berada. Pertumbuhan ekonomi yang spektakuler belum tentu gagal, tetapi berisiko kehilangan legitimasi publik apabila tidak diikuti mekanisme distribusi manfaat yang lebih merata. Ketika angka statistik melambung jauh di atas rata-rata nasional sementara harga kebutuhan pokok tetap membebani rumah tangga, maka yang muncul bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga persepsi tentang keadilan pembangunan.
Potret itu terlihat dari harga sejumlah komoditas di Pasar Fidi Jaya. Tomat dijual pada kisaran Rp23 ribu hingga Rp25 ribu per kilogram. Beras premium mencapai Rp17 ribu per kilogram, beras medium Rp16 ribu per kilogram, Minyakita Rp25 ribu, rica keriting Rp40 ribu per kilogram, dan rica nona Rp50 ribu per kilogram.
Variasi harga tersebut dinilai menjadi indikator bahwa pengawasan pasar masih perlu diperkuat dan sistem pengendalian harga yang lebih terstruktur perlu segera dibangun.
Karena itu, berbagai pihak mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bersama organisasi perangkat daerah terkait untuk turun langsung melakukan pengawasan pasar secara rutin, memastikan stabilitas harga, serta menjaga agar manfaat pertumbuhan industri dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
