JAKARTA |BELUPOS.Com)— Pakar hukum internasional dan ekonom nasional Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H. menyoroti serius persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda berbagai daerah, khususnya wilayah Jawa Barat dan Bogor. Ia meyakini, akar permasalahan bukan sekadar teknis distribusi, melainkan adanya permainan kotor para mafia energi yang belum terungkap sepenuhnya.
“Saya yakin Presiden Republik Indonesia belum mengetahui siapa big boss di balik mafia BBM ini karena belum ada evaluasi total di tubuh Pertamina dan sektor migas,”
— ujar Prof. Sutan Nasomal kepada sejumlah pimpinan redaksi media, Jumat (10/10/2025), dari Jakarta.
Menurutnya, kelangkaan BBM jenis Pertamax yang terjadi hampir dua pekan terakhir telah menimbulkan antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU. Kondisi tersebut membuat masyarakat frustrasi dan mempertanyakan profesionalisme Pertamina sebagai badan usaha milik negara yang seharusnya menjamin ketersediaan energi nasional.
“Sudah dua minggu rakyat antre di SPBU, tapi stok kosong. Ini bukan masalah biasa. Pemerintah harus tegas memotong jalur permainan mafia di lapangan,” tegasnya.
Prof. Sutan menilai, praktik kelebihan Delivery Order (D/O) dan permainan distribusi di tingkat tertentu sengaja dilakukan untuk menciptakan kelangkaan buatan, yang berujung pada kenaikan harga. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir dan tidak memberi ruang bagi oknum di dalam maupun di luar Pertamina yang menyelewengkan pasokan BBM.
“Jika ada oknum Pertamina yang ikut bermain, harus diberi sanksi berat. Jangan biarkan rakyat jadi korban kelicikan segelintir orang yang mencari untung di tengah penderitaan masyarakat,” ujarnya lantang.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kelangkaan BBM berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional karena menurunkan produktivitas dan meningkatkan biaya transportasi.
“Bagaimana Indonesia bisa maju bila rakyat dipaksa berputar-putar mencari Pertamax? Ini menurunkan kepercayaan publik dan menambah beban ekonomi masyarakat,” kata Prof. Sutan.
Ia pun menyerukan agar Presiden RI segera memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Pertamina dan menurunkan Satgas Migas untuk memeriksa langsung di lapangan. Langkah hukum harus ditempuh jika ditemukan indikasi pelanggaran atau permainan distribusi yang merugikan masyarakat.
“Kalau perlu, sikat habis mafia dan oknum yang membuat rakyat tekor. Ini soal moral, bukan sekadar bisnis,” pungkasnya.
Seruan Prof. Sutan Nasomal menjadi pengingat keras bahwa ketahanan energi tidak hanya bergantung pada pasokan, tetapi juga pada integritas dan ketegasan negara dalam menegakkan hukum di sektor strategis ini.
BELUPOS.COM — Suara Jernih dari Timur Nusantara.
