KUPANG | BELUPOS.COM — Di tengah kegelisahan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Nusa Tenggara Timur, Gubernur NTT Melki Laka Lena memilih membuka ruang yang jarang terjadi dalam birokrasi: dialog terbuka.
Kamis, 5 Maret 2026, melalui pertemuan daring yang diikuti perwakilan PPPK dari 22 kabupaten/kota se-NTT, gubernur mengundang para pegawai berbicara langsung tentang masa depan mereka. Dari layar-layar yang terhubung dari berbagai daerah, suara aspirasi mengalir—tentang kecemasan, harapan, dan nasib ribuan keluarga yang menggantungkan hidup pada status kerja mereka.
Dalam forum itu, Melki menegaskan bahwa diskusi sengaja dibuka secara terbuka agar persoalan PPPK tidak lagi dibicarakan dalam ruang-ruang tertutup birokrasi.
╔══════════════════════════════════╗
“Saya sengaja membuka diskusi ini secara terbuka agar persoalan PPPK tidak lagi dibicarakan secara tertutup. Semua pihak perlu memahami situasi yang sedang dihadapi pemerintah daerah terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.”
— Melki Laka Lena
╚══════════════════════════════════╝
Dialog itu berlangsung hangat namun sarat kegelisahan. Sejumlah peserta menyampaikan kekhawatiran tentang wacana pengurangan PPPK, sementara yang lain berbicara tentang tekanan psikologis akibat ketidakpastian masa depan pekerjaan.
Beberapa tenaga pendidik dan tenaga kesehatan bahkan menyampaikan harapan agar pemerintah tetap mempertahankan mereka, mengingat peran mereka yang sangat vital dalam pelayanan masyarakat di daerah.
Ada pula suara yang paling menyentuh dari ruang dialog itu—seorang peserta yang menyatakan lebih rela menerima pemotongan gaji daripada kehilangan pekerjaan.
Di hadapan aspirasi tersebut, Gubernur Melki menjelaskan situasi riil yang sedang dihadapi pemerintah daerah. Saat ini jumlah PPPK di NTT sekitar 12.000 orang, dan dalam waktu dekat akan ada tambahan sekitar 4.000 PPPK paruh waktu. Dengan demikian totalnya dapat mencapai sekitar 17.000 orang.
Namun di sisi lain, kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) berpotensi membawa konsekuensi besar bagi daerah.
╔══════════════════════════════════╗
“Jika pembatasan belanja pegawai diberlakukan secara ketat, sekitar 9.000 orang bisa terdampak. Ini yang sedang kita perjuangkan agar tidak terjadi. Saya pribadi tidak ingin ada satu pun PPPK yang dirumahkan.”
— Melki Laka Lena
╚══════════════════════════════════╝
Untuk mencari jalan keluar, Pemerintah Provinsi NTT saat ini sedang berkomunikasi dengan berbagai kementerian di Jakarta. Gubernur juga berencana mengajak para bupati dan wali kota se-NTT untuk membawa data lengkap mengenai kebutuhan PPPK di daerah masing-masing.
Seluruh aspirasi tersebut, menurut Melki, juga akan disampaikan kepada DPR RI agar kebijakan yang ada dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kondisi riil daerah.
Secara kontekstual, persoalan PPPK di NTT menjadi gambaran nyata tantangan yang dihadapi banyak daerah di Indonesia setelah diberlakukannya kebijakan fiskal baru. Di satu sisi pemerintah pusat mendorong disiplin anggaran melalui pembatasan belanja pegawai, namun di sisi lain daerah masih sangat bergantung pada tenaga PPPK untuk menjaga pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.
Di akhir dialog, Melki menyampaikan pesan sederhana namun penting kepada para PPPK yang mengikuti pertemuan tersebut.
╔══════════════════════════════════╗
“Saya meminta seluruh PPPK tetap bekerja dengan semangat dan profesional. Pemerintah tidak tinggal diam. Kita semua sedang berjuang bersama agar solusi terbaik dapat ditemukan.”
— Melki Laka Lena
╚══════════════════════════════════╝
Di tengah ketidakpastian kebijakan dan hitung-hitungan anggaran, dialog hari itu menjadi lebih dari sekadar pertemuan daring—ia menjadi ruang tempat harapan dipertahankan, bahwa di balik angka-angka kebijakan, masih ada perjuangan untuk memastikan tidak ada pengabdian yang berakhir dengan kehilangan pekerjaan.
