KEFAMENANU |BELUPOS.Com – Di tengah geliat pembangunan yang terus digaungkan, suara kritis masyarakat kembali menggema dari jantung Kabupaten Timor Tengah Utara. Bukan suara penolakan, melainkan seruan agar setiap rupiah uang negara dan setiap kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada rakyat yang menjadi pemilik sesungguhnya dari mandat pemerintahan.
Pada Rabu (03/06/2026), Forum Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan Kabupaten Timor Tengah Utara yang dipimpin Paulus Modok menyampaikan sikap resmi kepada media. Forum tersebut meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kebijakan dan proyek pemerintah daerah yang selama ini menjadi perhatian publik.
Sorotan pertama diarahkan pada proyek rehabilitasi Kantor Bupati dan pembangunan garasi mobil yang dilaksanakan tahun lalu. Menurut forum tersebut, masyarakat menghendaki agar seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban proyek berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik terhadap penggunaan keuangan negara.
Selain itu, forum juga menyoroti tingginya intensitas perjalanan dinas Bupati TTU ke luar daerah yang dinilai perlu dikaji dalam perspektif efisiensi anggaran sebagaimana semangat yang terus disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
╔══════════════════════════════════════╗ ║ “Publik menghendaki penggunaan ║ ║ efisiensi anggaran yang digaungkan ║ ║ Presiden Prabowo memiliki hubungan ║ ║ langsung terhadap pembangunan ║ ║ daerah ini. Kami prihatin dengan ║ ║ perjalanan dinas yang terlalu ║ ║ banyak sementara masyarakat masih ║ ║ menunggu hasil pembangunan yang ║ ║ nyata.” ║ ║ ║ ║ — Forum Gerakan Rakyat Peduli ║ ║ Demokrasi dan Keadilan TTU ║ ╚══════════════════════════════════════╝
Forum juga mempertanyakan berbagai kerja sama dengan pihak ketiga yang telah dituangkan dalam bentuk memorandum of understanding (MoU), namun hingga saat ini dinilai belum menunjukkan realisasi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurut mereka, Kabupaten TTU membutuhkan keterbukaan informasi yang jelas terkait tindak lanjut berbagai kerja sama tersebut agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai arah pembangunan daerah.
Tidak hanya itu, penggunaan tenaga pengawal dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan perjalanan dinas turut menjadi perhatian. Forum menilai hal tersebut perlu diaudit untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan riil pemerintahan serta prinsip efisiensi penggunaan anggaran negara.
Sorotan berikutnya menyentuh penggunaan fasilitas dan aktivitas pemerintahan yang dikaitkan dengan kantor organisasi kemasyarakatan tertentu yang disebut memiliki hubungan dengan kepala daerah. Kondisi tersebut, menurut forum, menimbulkan pertanyaan publik terkait sumber pembiayaan, mekanisme penggunaan fasilitas, dan kemungkinan konflik kepentingan yang perlu dijelaskan secara terbuka.
Forum juga meminta audit terhadap program bantuan peti mati dan paket bantuan kedukaan yang menggunakan anggaran daerah dalam jumlah besar. Mereka menilai program tersebut perlu dievaluasi secara transparan untuk memastikan ketepatan sasaran serta akuntabilitas penggunaan keuangan daerah.
Sementara itu, pembangunan Bandara Sasi menjadi salah satu isu strategis yang turut mendapat perhatian. Forum menilai masih terdapat sejumlah pertanyaan publik terkait dasar perencanaan, prioritas pembangunan, sumber pendanaan, hingga manfaat strategis yang akan diperoleh masyarakat TTU dari proyek tersebut.
Tak kalah penting, forum meminta adanya penjelasan resmi terkait penggunaan personel kepolisian sebagai pengawal bagi pihak-pihak tertentu yang bukan pejabat negara yang secara langsung memperoleh fasilitas pengamanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas bukanlah bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Ketika masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran, proyek pembangunan, maupun kebijakan publik, sesungguhnya yang sedang dijaga adalah kepercayaan antara rakyat dan pemerintah. Semakin terbuka sebuah pemerintahan terhadap pengawasan publik, semakin kuat pula legitimasi dan kepercayaan yang dibangun di tengah masyarakat.
Forum menegaskan bahwa seluruh poin yang disampaikan merupakan aspirasi masyarakat yang meminta dilakukan pemeriksaan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
╔══════════════════════════════════════╗ ║ “Kami menghormati asas praduga tak ║ ║ bersalah dan tidak bermaksud ║ ║ menyimpulkan adanya pelanggaran ║ ║ hukum sebelum adanya proses ║ ║ pemeriksaan serta pembuktian oleh ║ ║ lembaga yang berwenang.” ║ ╚══════════════════════════════════════╝
Atas dasar itu, Forum Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan Kabupaten Timor Tengah Utara meminta KPK RI, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, BPK, serta seluruh lembaga pengawasan negara untuk melakukan audit, investigasi, dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap berbagai kebijakan dan penggunaan anggaran yang menjadi perhatian publik tersebut.
Mereka berharap langkah tersebut dapat menghadirkan pemerintahan yang semakin bersih, transparan, akuntabel, serta benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Sebab pada akhirnya, pembangunan tidak hanya diukur dari bangunan yang berdiri megah atau proyek yang selesai dikerjakan, tetapi juga dari sejauh mana kepercayaan rakyat tetap terjaga. Dan kepercayaan itu hanya akan tumbuh ketika setiap kebijakan berani diperiksa, setiap anggaran siap dipertanggungjawabkan, dan setiap suara masyarakat mendapat ruang untuk didengar dengan jernih.
