JAKARTA |BELUPOS.Com — Di sebuah ruang pertemuan di Gedung Bina Graha, Jumat (17/7/2026), suara dari Pulau Dewata kembali menemukan jalannya menuju pusat kekuasaan. Bukan tentang gemerlap pariwisata Bali Selatan yang selama ini menjadi wajah Indonesia di mata dunia, melainkan tentang Bali Utara—wilayah yang selama bertahun-tahun menyimpan harapan agar denyut pembangunan dapat berdetak lebih seimbang.
Para penglingsir puri se-Bali, tokoh masyarakat Buleleng, serta Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) datang membawa satu aspirasi besar: pembangunan Bandara Internasional Bali Utara.
Di hadapan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, mereka menyampaikan harapan agar infrastruktur tersebut dapat menjadi pintu baru bagi pemerataan ekonomi dan pembangunan di Pulau Dewata.
Aspirasi itu tidak sekadar berbicara tentang landasan pacu dan terminal penerbangan. Ia menyimpan harapan mengenai terbukanya akses investasi, tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru, serta kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat Bali Utara untuk menikmati manfaat pembangunan secara lebih merata.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan bahwa Kantor Staf Presiden akan segera menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden.
“Kantor Staf Presiden akan segera melaporkan aspirasi ini kepada Presiden serta mendorong proses kajian yang cepat, tepat, dan transparan demi kesejahteraan masyarakat Bali,” ujar Dudung Abdurachman dalam pertemuan tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa KSP memiliki komitmen untuk terus menyerap berbagai aspirasi masyarakat dan mengawalnya sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif.
“Kantor Staf Presiden akan terus menyerap dan mengawal berbagai aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” demikian penegasan yang disampaikan dalam audiensi tersebut.
Secara kontekstual, wacana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara telah lama menjadi bagian dari diskursus pembangunan di Bali. Selama ini, pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur cenderung terkonsentrasi di wilayah selatan, sementara kawasan utara dinilai masih memerlukan dorongan yang lebih kuat agar kesenjangan pembangunan dapat diperkecil. Karena itu, aspirasi yang kembali disampaikan para tokoh adat dan masyarakat Buleleng menunjukkan adanya keinginan kolektif agar pembangunan Bali tidak bertumpu pada satu poros, melainkan bergerak menuju keseimbangan yang lebih berkeadilan.
Di ujung pertemuan itu, yang mengemuka bukan semata pembangunan sebuah bandara, melainkan harapan tentang masa depan. Sebab, setiap daerah memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Dan ketika suara dari utara Bali kembali mengetuk pintu Istana, sesungguhnya yang sedang diperjuangkan adalah satu hal yang lebih besar: agar pembangunan tidak hanya terlihat megah di satu sisi pulau, tetapi juga dapat dirasakan denyut manfaatnya hingga ke wilayah yang selama ini menunggu untuk lebih diperhatikan.
