ATAMBUA |BELUPOS.Com–
Di sebuah ruangan yang tak pernah benar-benar sepi dari doa dan tanya, keluarga almarhum masih menunggu. Waktu berjalan, tetapi kepastian seperti tertahan di lorong panjang birokrasi dan prosedur hukum.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu itu telah berpulang. Namun bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bahkan bagi masyarakat yang mengenalnya sebagai pejabat publik, satu hal belum selesai: hasil resmi otopsi yang hingga kini belum diumumkan.
Di ruang kerja lembaga rakyat, suara keluarga itu menggema lirih namun tegas.
╔══════════════════════════════════╗
“Keluarga menerima apa pun hasilnya. Kami hanya memohon kepastian. Sejak dilakukan otopsi, kami belum mendengar secara resmi hasilnya.”
╚══════════════════════════════════╝
Demikian aspirasi yang disampaikan keluarga kepada DPRD Belu, Selasa (17/02/2026).
Lembaga Rakyat dan Janji Audiensi
Ketua DPRD Belu, ,Theodorus Manehitu Djuang membenarkan bahwa pihaknya telah menerima kedatangan istri dan keluarga besar almarhum di Gedung DPRD.
Ia menjelaskan, lembaga yang dipimpinnya tengah mengagendakan audiensi dengan guna memperoleh penjelasan resmi terkait perkembangan penanganan perkara.
╔══════════════════════════════════╗
“Kami sedang menjadwalkan pertemuan dengan Kapolres. Beberapa waktu lalu, saat rapat Forkopimda bulan Desember 2025, Bupati juga telah menanyakan proses kasus ini. Waktu itu disampaikan Januari akan ada konferensi pers. Namun hingga kini belum terlaksana. Itu yang akan kami bicarakan.”
╚══════════════════════════════════╝
Dalam forum koordinasi pemerintahan itu, janji konferensi pers menjadi penanda harapan. Tetapi harapan yang tak segera ditepati sering kali berubah menjadi ruang kosong yang dipenuhi spekulasi.
Di Balik Otopsi: Prosedur, Hukum, dan Sunyi yang Belum Pecah
Secara hukum, otopsi adalah bagian dari proses penyidikan. Dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hasil otopsi dituangkan dalam bentuk Visum et Repertum, yakni keterangan ahli kedokteran forensik yang menjadi alat bukti surat.
Namun pertanyaannya:
Mengapa hasilnya belum diumumkan?
Secara yuridis, ada beberapa kemungkinan unsur hukum yang belum terpenuhi:
1. Penyidikan Belum Tuntas
Hasil otopsi adalah bagian dari keseluruhan alat bukti. Jika penyidik masih melengkapi keterangan saksi, ahli, atau rekonstruksi peristiwa, maka pengumuman dapat ditunda demi menjaga integritas penyidikan.
2. Prinsip Kerahasiaan Penyidikan
Pasal 17 KUHAP dan prinsip umum penyidikan memberi ruang bagi aparat untuk tidak membuka seluruh materi perkara sebelum dinyatakan lengkap. Hal ini untuk mencegah intervensi, pengaburan barang bukti, atau tekanan publik.
3. Sinkronisasi dengan Jaksa Penuntut Umum
Dalam praktik, hasil forensik sering kali dikonsultasikan lebih dulu dengan jaksa untuk memastikan konstruksi pasal yang akan dikenakan. Jika belum ada kesimpulan final, konferensi pers bisa tertunda.
4. Unsur Pidana Belum Terang
Apabila hasil otopsi belum secara tegas menunjukkan adanya unsur pidana—misalnya belum jelas ada kekerasan, kelalaian, atau sebab kematian yang memenuhi delik tertentu—maka penyidik berhati-hati sebelum menyampaikan ke publik.
Namun di sisi lain, ada hak keluarga yang tak bisa diabaikan: hak atas informasi yang adil dan manusiawi.
Dalam perspektif hak asasi manusia, keluarga korban memiliki hak untuk mengetahui penyebab kematian secara jelas, apalagi bila otopsi telah dilakukan atas persetujuan mereka.
Negara, Transparansi, dan Etika Kepastian
Di ruang-ruang hukum modern, transparansi bukan sekadar pilihan, melainkan etika institusional. Apalagi almarhum adalah pejabat publik. Ketertutupan yang terlalu lama dapat memicu opini liar, bahkan delegitimasi aparat penegak hukum.
Di sinilah peran DPRD menjadi penting: sebagai jembatan komunikasi antara keluarga, publik, dan aparat penegak hukum.
Bila memang penyidikan belum selesai, penjelasan formal tentang tahap dan hambatan penyidikan seharusnya disampaikan. Bukan sekadar janji konferensi pers, tetapi juga kronologi progres hukum.
Jalan Damai Hukum: Solusi Elegan Berkeadilan
Dalam konteks ini, solusi yang dapat ditempuh antara lain:
1. Audiensi Terbuka Terbatas
Pertemuan resmi antara DPRD, penyidik, dan keluarga untuk menjelaskan perkembangan tanpa membuka detail yang dapat mengganggu penyidikan.
2. Pernyataan Resmi Progres Perkara
Minimal berupa klarifikasi bahwa penyidikan masih berjalan, dengan estimasi waktu atau tahapan berikutnya.
3. Pendampingan Hukum bagi Keluarga
Keluarga dapat menunjuk penasihat hukum untuk meminta salinan atau ringkasan hasil visum sesuai prosedur hukum.
4. Pendekatan Restoratif jika Tidak Ada Unsur Pidana
Jika penyelidikan menyimpulkan tidak terdapat unsur tindak pidana, maka pendekatan etik dan administratif bisa dilakukan dengan penjelasan komprehensif agar tidak menimbulkan luka berkepanjangan.
Di Antara Duka dan Kepastian
Kematian bukan sekadar berhentinya napas. Ia adalah peristiwa hukum ketika terjadi dalam situasi yang memerlukan penjelasan negara.
Keluarga almarhum Fransiskus Asten telah menyatakan menerima apa pun hasilnya. Itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah sikap hukum yang matang—menerima kebenaran, sepanjang kebenaran itu disampaikan secara jujur.
Kini, yang ditunggu bukan lagi sekadar konferensi pers.
Yang ditunggu adalah suara negara yang menjawab dengan terang.
╔══════════════════════════════════╗
“Hukum tidak hanya mencari siapa yang salah, tetapi juga memberi kepastian bagi yang kehilangan.”
╚══════════════════════════════════╝
Di Atambua, pagi mungkin kembali cerah.
Namun bagi sebuah keluarga, cahaya itu baru benar-benar utuh ketika kepastian diumumkan.
