KUPANG| BELUPOS.COM – Di tengah semangat membangun Nusa Tenggara Timur yang lebih manusiawi dan berkeadilan, sebuah komitmen penting kembali ditegaskan. Bukan sekadar tentang regulasi, dokumen, atau ruang-ruang perdebatan hukum, melainkan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat yang harus semakin bermartabat.
Dalam suasana penuh makna, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, bersama Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, menandatangani Nota Kesepakatan Sinergitas Tugas dan Fungsi Bidang Hak Asasi Manusia di Provinsi NTT. Kesepakatan tersebut menjadi tonggak baru dalam memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia hingga menjangkau masyarakat di pelosok desa.
Bagi Pemerintah Provinsi NTT, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari infrastruktur yang berdiri megah atau angka pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan harus hadir dalam kehidupan rakyat, terutama mereka yang selama ini masih bergumul dengan berbagai keterbatasan.
╔══════════════════════════════════════╗ ║ “HAM bukan hanya soal hukum. HAM ║ ║ adalah soal perut yang kenyang, ║ ║ anak yang sekolah, dan hidup yang ║ ║ bermartabat.” ║ ║ ║ ║ — Gubernur NTT, Melki Laka Lena ║ ╚══════════════════════════════════════╝
Melki menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus diterjemahkan dalam langkah-langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena kemiskinan, ketidaktahuan, ataupun ketidakadilan yang masih terjadi dalam berbagai bentuk di tengah kehidupan sosial.
Ia mengakui bahwa NTT masih menghadapi sejumlah tantangan serius yang berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Mulai dari persoalan stunting, perdagangan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga berbagai persoalan sosial lainnya yang membutuhkan perhatian bersama.
╔══════════════════════════════════════╗ ║ “Kerja sama pusat dan daerah harus ║ ║ menghasilkan aksi nyata, bukan ║ ║ sekadar dokumen.” ║ ║ ║ ║ — Melki Laka Lena ║ ╚══════════════════════════════════════╝
Gubernur NTT juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan perdana Menteri HAM RI, Natalius Pigai, ke Nusa Tenggara Timur. Kehadiran Menteri HAM dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap berbagai isu kemanusiaan dan pembangunan sosial yang dihadapi daerah kepulauan tersebut.
Penandatanganan nota kesepahaman ini memiliki makna strategis karena menempatkan hak asasi manusia sebagai fondasi pembangunan daerah. Dalam konteks NTT yang masih berjuang mengatasi berbagai persoalan sosial, pendekatan pembangunan berbasis HAM menjadi penting agar setiap kebijakan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memastikan akses, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Melki berharap kolaborasi yang terbangun dapat menjadi jalan untuk menghadirkan NTT yang lebih adil, inklusif, dan menghormati martabat setiap warga tanpa terkecuali.
Di balik setiap kebijakan yang ditandatangani, sesungguhnya terdapat harapan ribuan keluarga yang ingin hidup lebih layak. Sebab hak asasi manusia pada akhirnya bukan hanya tentang pasal-pasal yang tertulis di atas kertas, melainkan tentang bagaimana setiap anak dapat bersekolah, setiap ibu merasa aman, dan setiap warga dapat menjalani hidupnya dengan martabat yang utuh sebagai manusia.
