MALAKA | BELUPOS.com —
Hujan turun singkat, hanya satu hingga dua jam. Namun air memilih tinggal lebih lama—menggenang, merayap, lalu menetap di ruang-ruang paling intim milik warga Desa Wederok. Selasa (10/2/2026), puluhan rumah kembali terendam. Air setinggi sekitar 30 sentimeter masuk tanpa permisi, meninggalkan lumpur, bau lembap, dan kecemasan yang berulang.
Di Desa Wederok, banjir bukan lagi peristiwa luar biasa. Ia telah menjadi rutinitas pahit setiap musim hujan. Bukan karena curah hujan ekstrem, melainkan akibat sistem drainase yang buruk—saluran sempit, jalur pembuangan yang tak memadai, dan aliran air yang kehilangan jalan pulang.
Dari wilayah Angkaes, air hujan turun mengikuti nalurinya. Namun ketika jalur dibatasi, ditutup, dan disisakan satu lorong sempit, seluruh beban air itu bermuara di Wederok. Desa ini pun menjadi mangkuk—menampung luapan yang seharusnya terbagi.
Pj Kepala Desa Wederok, Anton Nahak, membenarkan kondisi tersebut. Nada suaranya tenang, namun sarat kegelisahan yang telah lama dipendam.
▌ “Benar, puluhan rumah warga digenangi air hujan, padahal hujannya hanya sekitar satu sampai dua jam saja,”
▌ — Anton Nahak, Pj Kepala Desa Wederok
Ia menjelaskan, persoalan utama terletak pada infrastruktur yang tidak ramah air. Saat pembangunan jalan dilakukan, beberapa jalur pembuangan justru ditutup—membuat air kehilangan banyak pilihan untuk mengalir.
▌ “Saat pembuatan jalan, tiga deker ditutup. Akibatnya semua jalur pembuangan air tidak berfungsi. Air dari Angkaes hanya lewat satu jalur dan semuanya tertampung di Desa Wederok. Kami yang selalu jadi sasaran,”
▌ — Anton Nahak
Bagi warga, genangan air bukan sekadar angka sentimeter. Ia berarti perabot basah, aktivitas lumpuh, dan rasa aman yang tergerus. Anak-anak berhenti bermain, orang tua berjaga agar air tak terus naik, dan malam dilalui dengan waswas—apakah hujan akan kembali?
Anton berharap kehadiran nyata Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka tidak berhenti pada janji. Ia mengaku telah mengirimkan foto dan video kondisi lapangan kepada Dinas Pekerjaan Umum sebagai bentuk jeritan visual dari warga.
▌ “Kami sangat berharap ada perhatian serius dari Pemda Malaka. Saya sudah kirim bukti foto dan video ke Dinas PU. Informasinya, besok mereka akan turun langsung ke lokasi,”
▌ — Anton Nahak
Bukan hanya Wederok yang terluka. Desa Lamudur disebut mengalami kondisi serupa—menandakan bahwa persoalan ini bukan insiden tunggal, melainkan masalah struktural yang membutuhkan penanganan menyeluruh dan berkelanjutan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pekerjaan Umum maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka. Sementara itu, warga tetap menunggu—di rumah yang basah, di lorong yang tergenang, berharap air segera surut dan perhatian benar-benar datang.
Di Wederok, hujan tak lagi ditakuti karena derasnya, melainkan karena ketiadaan sistem yang melindungi. Dan setiap genangan adalah pesan sunyi yang sama: pembangunan tanpa perhitungan, selalu menyisakan korban.
Solusi: Dari Genangan ke Pencegahan
Banjir di Wederok bukan sekadar peristiwa alam, melainkan persoalan tata kelola ruang dan infrastruktur. Karena itu, solusi tak cukup bersifat darurat—ia harus sistemik, terukur, dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka memiliki ruang untuk bertindak cepat sekaligus membenahi akar masalah.
Pertama, audit teknis drainase perlu segera dilakukan, khususnya pada titik-titik pembangunan jalan yang menutup jalur air lama. Pembukaan kembali deker yang tertutup dan pelebaran saluran pembuangan menjadi langkah mendesak agar aliran dari Angkaes dapat terbagi secara proporsional, tidak menumpuk di satu desa.
Kedua, normalisasi dan penataan ulang jalur air lintas desa harus dirancang berbasis peta kontur dan arah aliran alami. Desa Wederok dan Lamudur tidak boleh terus menjadi “kolam penampung” akibat kesalahan desain. Di sinilah peran Dinas Pekerjaan Umum diuji—menghadirkan perencanaan yang berpihak pada keselamatan warga.
Ketiga, Pemda dapat mendorong program padat karya drainase dengan melibatkan masyarakat setempat. Selain mempercepat pengerjaan saluran air, pendekatan ini memberi dampak ekonomi langsung dan menumbuhkan rasa memiliki warga terhadap infrastruktur yang dibangun.
Keempat, dalam jangka menengah, diperlukan regulasi teknis pembangunan jalan dan permukiman yang mewajibkan analisis dampak aliran air (run-off). Setiap proyek harus memastikan tidak ada jalur air yang diputus tanpa pengganti yang memadai.
▌ “Yang kami butuhkan bukan sekadar bantuan saat banjir datang, tetapi solusi agar air tidak lagi masuk ke rumah kami,”
▌ — Suara Warga Desa Wederok
Terakhir, sistem peringatan dini berbasis komunitas dapat dibangun—melalui pemantauan curah hujan lokal dan koordinasi cepat antara desa dan kecamatan—sehingga warga memiliki waktu bersiap ketika hujan turun.
Banjir Wederok adalah cermin. Ia memantulkan pesan bahwa pembangunan tanpa kepekaan ekologis akan selalu berujung pada penderitaan rakyat. Kini bola ada di tangan Pemda Malaka: memilih membiarkan air terus menginap di rumah warga, atau mengubah genangan menjadi momentum pembenahan.
Di desa ini, solusi bukan kemewahan—ia adalah kebutuhan paling mendasar.
