MEDAN |BELUPOS.Com — Siang itu, udara di Jalan Imam Bonjol terasa lebih padat dari biasanya. Langkah ratusan mahasiswa menyatu dengan gema tuntutan, sementara pagar pengamanan berdiri sebagai batas tipis antara suara publik dan ketertiban yang harus dijaga. Di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Senin (22/6/2026), sebuah pelajaran tentang pengendalian diri berlangsung bukan dalam ruang teori, melainkan di tengah riuh demonstrasi.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Nommensen (KBMN) Medan tiba setelah melakukan long march. Mereka membawa sederet tuntutan terhadap berbagai kebijakan nasional—mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, revisi UU TNI dan UU Polri, hingga isu stabilisasi ekonomi nasional dan sejumlah agenda regulasi lainnya.
Sejak awal kegiatan, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak memilih berada dekat dengan denyut lapangan. Bersama personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, ia memastikan pengamanan tidak berubah menjadi sekadar penjagaan, tetapi juga pelayanan terhadap hak warga menyampaikan pendapat.
Namun demonstrasi tidak selalu bergerak dalam garis tenang.
Ketika sebagian massa mulai berupaya menerobos barikade, membakar ban, dan melempar botol air mineral ke arah petugas, situasi sempat mengeras. Di titik-titik yang rawan berubah menjadi benturan, aparat justru memilih jalan yang lebih sulit: menahan emosi dan menjaga kendali.
Melalui pengeras suara, Kapolrestabes berulang kali mengingatkan personelnya agar tetap berpijak pada prinsip pelayanan.
“Saya minta seluruh personel tetap sabar, humanis, dan jangan terpancing. Tugas kita adalah mengamankan serta melayani masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum.”
Arahan itu tidak berhenti sebagai kalimat komando. Di lapangan, ia diterjemahkan menjadi sikap yang terukur—tidak reaktif, tidak berlebihan, dan tetap membuka ruang komunikasi di tengah meningkatnya tekanan.
Ketegangan kembali menguat saat massa mengetahui keberadaan Rektor Universitas HKBP Nommensen berada di dalam Gedung DPRD Sumut. Sejumlah mahasiswa menyampaikan kekecewaan karena sebelumnya permohonan penggunaan atribut kampus tidak memperoleh persetujuan dari pihak universitas.
Dalam situasi yang mudah berubah menjadi konfrontasi, aparat tetap menjaga ruang dialog agar tidak tertutup oleh emosi sesaat. Pendekatan tersebut kemudian membuka jalan ketika perwakilan DPRD Sumatera Utara akhirnya menerima mahasiswa untuk berdiskusi.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara H. Salman Alfarisi, Lc., M.A. dari Fraksi PKS, bersama Anggota Komisi A DPRD Sumut Irham Buana Nasution, S.H., M.Hum. dari Fraksi Partai Golkar.
Meski sebagian peserta aksi masih menyisakan kekecewaan karena pimpinan DPRD tidak hadir secara langsung, pengamanan tetap berlangsung dengan pola yang sama: sabar, tenang, dan profesional.
Pada beberapa momen dorong-mendorong dan pelemparan yang terjadi, aparat tetap bertindak secara proporsional tanpa tindakan berlebihan.
Secara kontekstual, dinamika aksi ini memperlihatkan tantangan baru pengelolaan ruang demokrasi di Indonesia: bagaimana negara tetap hadir menjaga ketertiban tanpa menutup ruang kritik publik. Di satu sisi, demonstrasi adalah hak konstitusional; di sisi lain, aparat dituntut menjaga batas yang halus antara kewibawaan dan penggunaan kekuatan. Ketika komunikasi dipilih sebagai instrumen utama, eskalasi dapat diredam tanpa mengorbankan legitimasi kedua belah pihak.
Sebanyak 644 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Perhubungan terlibat dalam pengamanan aksi tersebut.
Menjelang sore, massa perlahan meninggalkan kawasan DPRD dan kembali ke Universitas HKBP Nommensen. Jalan kembali terbuka, suara pengeras mereda, dan kota kembali ke ritmenya.
Namun hari itu meninggalkan satu catatan yang lebih panjang dari sekadar laporan pengamanan: bahwa di tengah tekanan dan amarah massa, ketenangan kadang menjadi bentuk keberanian yang paling sulit dipertahankan.
