MALAKA |BELUPOS.Com— Pagi di Malaka terasa lebih hening dari biasanya. Di ruang-ruang kerja yang berderet rapi, map-map tebal dibuka, lembar demi lembar dibaca ulang, angka-angka disandingkan dengan bukti. Bukan karena ada badai, melainkan karena negara sedang hadir dalam bentuk yang paling sunyi: audit.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka, Ferdinand Un Muti, menjelaskan bahwa surat dari perihal Permintaan Data dan Dokumen dalam rangka Pemeriksaan LKPD 2025 tertanggal 29 Januari 2026 telah ditindaklanjuti secara cepat dan terukur. Sejak Tim BPK RI tiba di Malaka pada 3 Februari 2026, Pemerintah Daerah bergerak serentak.
“Pemda Malaka sudah berkirim surat kepada para Kepala OPD agar segera mengirimkan dokumen awal sesuai permintaan BPK RI sebagai bahan pemeriksaan selama 30 hari ke depan,” ujar Ferdinand dengan nada tenang, namun tegas.
Data awal yang diminta—dari laporan realisasi anggaran, bukti belanja, hingga dokumen pendukung program—telah dikirimkan oleh masing-masing OPD kepada Tim Pemeriksa. Tidak ada yang ditunda. Tidak ada yang disembunyikan. Malaka memilih membuka buku.
╔════════════════════════════════════════╗
“Audit bukanlah ancaman. Ia adalah cermin.
Di dalamnya, pemerintah belajar melihat dirinya sendiri—
apakah telah setia pada amanah rakyat.”
╚════════════════════════════════════════╝
Ketika Negara Hadir Lewat Angka
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bukan sekadar rutinitas administratif. Ia adalah ritual konstitusional. Di balik tabel dan neraca, ada wajah petani yang menunggu pupuk subsidi, ada anak sekolah yang berharap ruang kelas layak, ada ibu-ibu yang menanti layanan kesehatan yang manusiawi.
Sebagai lembaga negara yang diberi mandat oleh konstitusi, BPK RI memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kewenangan itu bukan hanya administratif, melainkan moral.
Secara garis besar, tugas dan wewenang BPK RI meliputi:
- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, hingga BUMN/BUMD.
- Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan audit, serta menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP).
- Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh entitas yang diperiksa.
- Menetapkan jenis pemeriksaan, baik pemeriksaan keuangan, kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, DPRD sesuai kewenangannya untuk ditindaklanjuti.
Dalam ruang pemeriksaan itu, auditor tidak mencari kesalahan untuk dipertontonkan. Mereka mencari kepastian: apakah uang rakyat telah digunakan sebagaimana mestinya? Apakah prosedur ditaati? Apakah transparansi dijaga?
Malaka dan Pilihan untuk Transparan
Di Kabupaten Malaka, respons terhadap kedatangan tim BPK RI digambarkan sebagai kerja kolektif. Para Kepala OPD diminta menyiapkan dokumen sejak dini. Tidak menunggu tenggat, tidak menunda klarifikasi.
Ferdinand menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah telah mengirimkan data awal yang dibutuhkan sebagai fondasi pemeriksaan 30 hari ke depan. Ia menyadari, pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas, tetapi momentum evaluasi.
Dalam iklim pemerintahan modern, audit bukan lagi dipandang sebagai ruang penghakiman, melainkan sebagai ruang pembelajaran. Pemerintah yang berani diaudit adalah pemerintah yang percaya diri pada tata kelolanya.
╔════════════════════════════════════════╗
“Transparansi adalah keberanian yang paling sunyi.
Ia tidak berteriak, tetapi bekerja.
Dan dalam kerja itulah kepercayaan publik lahir.”
╚════════════════════════════════════════╝
Di Antara Dokumen dan Harapan
Selama 30 hari ke depan, tim BPK RI akan menyisir angka-angka, menguji kepatuhan, menilai efektivitas. Setiap temuan—baik itu koreksi administrasi maupun rekomendasi perbaikan—akan menjadi pijakan bagi Malaka untuk melangkah lebih tertib.
Karena pada akhirnya, pemeriksaan bukan soal siapa salah dan siapa benar. Ia tentang bagaimana negara merawat amanah. Tentang bagaimana pemerintah daerah menata diri agar setiap rupiah yang keluar benar-benar kembali dalam bentuk kesejahteraan.
Di Malaka, audit sedang berlangsung. Di meja-meja kerja, dokumen bertumpuk. Di baliknya, ada satu harapan sederhana: agar kepercayaan publik tetap utuh, dan tata kelola pemerintahan kian dewasa.
Sebab ketika buku dibuka dengan jujur, negara menemukan wajah terbaiknya.
