KUPANG| BELUPOS.COM – Gelombang kritik terhadap sejumlah program pemerintah kembali menggema di Kota Kupang. Di tengah terik siang yang menyengat, puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi NTT Menggugat turun ke jalan menyuarakan kegelisahan mereka terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
Aksi demonstrasi yang berlangsung pada Jumat (12/6/2026) itu diwarnai orasi dan penyampaian tuntutan yang menyoroti sejumlah program nasional, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Koordinator Umum Massa Aksi, Ama Makin, menilai berbagai program tersebut justru menambah beban masyarakat yang saat ini sedang menghadapi tekanan ekonomi.
“Di tengah badai krisis, pemerintah justru terus mempertebal kesengsaraan bagi rakyat dengan memaksakan proyek MBG, Koperasi Desa Merah Putih, serta PSN,” tegas Ama Makin dalam orasinya.
Menurut massa aksi, program MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah dinilai belum menunjukkan hasil yang sesuai harapan. Mereka juga mempertanyakan sumber pendanaan program tersebut yang disebut berasal dari pengalihan anggaran pendidikan.
“Program MBG yang sumber pendanaannya disunat dari anggaran pendidikan terbukti gagal,” ujar Ama.
Selain MBG, massa juga menyoroti keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai berpotensi menambah beban masyarakat tani di pedesaan. Sementara proyek-proyek yang masuk dalam kategori PSN disebut telah memicu berbagai persoalan, termasuk konflik agraria dan perampasan ruang hidup masyarakat.
Aliansi NTT Menggugat menilai kondisi ekonomi nasional saat ini semakin mempersulit kehidupan rakyat. Mereka menyoroti meningkatnya harga kebutuhan pokok, harga BBM, hingga melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
“Tahun 2026 telah menjadi tahun yang paling buruk bagi perekonomian Indonesia. Penderitaan rakyat bukannya semakin surut, namun semakin dalam dan akut,” kata Ama.
Massa aksi juga menyinggung nilai tukar rupiah yang menurut mereka telah menyentuh level terendah dalam sejarah, sehingga semakin memperberat kondisi ekonomi masyarakat.
Usai menyampaikan orasi, perwakilan Aliansi NTT Menggugat menyerahkan dokumen pernyataan sikap kepada perwakilan DPRD Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk aspirasi resmi yang mereka perjuangkan.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan 27 tuntutan kepada pemerintah, di antaranya menurunkan harga BBM dan kebutuhan pokok, menghentikan sejumlah Proyek Strategis Nasional yang dianggap merugikan rakyat, menolak pembangunan geothermal di NTT, memperjuangkan hak pekerja migran NTT, memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan, memberikan kepastian tanah bagi masyarakat eks Timor-Timur, hingga membuka akses jurnalis ke Papua.
Selain itu, mereka juga mendesak percepatan penanganan kasus kematian Yerdi Bekliu oleh Polresta Kupang Kota serta meminta pemerintah menghentikan berbagai bentuk kriminalisasi terhadap aktivis yang memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Aksi berlangsung dalam pengawalan aparat keamanan dan berakhir setelah massa menyerahkan seluruh tuntutan kepada pihak DPRD NTT.
