BIAK |BELUPOS.Com – Dinamika menuju Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Biak Numfor kembali menghangat. Di tengah harapan lahirnya kepemimpinan baru yang mampu merangkul seluruh elemen kepemudaan, muncul pertanyaan mendasar yang kini menjadi sorotan berbagai organisasi pemuda: apakah tahapan konsolidasi organisasi masih dapat dilanjutkan setelah masa berlaku Surat Keputusan (SK) Caretaker berakhir?
Pertanyaan itu mengemuka setelah Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Provinsi Papua menerbitkan Surat Himbauan Nomor 014/A/SEK/VI/2026 tertanggal 30 Mei 2026 yang menegaskan bahwa masa berlaku SK Caretaker KNPI Kabupaten Biak Numfor telah berakhir pada 26 Mei 2026.
Dalam surat tersebut, DPD KNPI Provinsi Papua juga menyampaikan bahwa seluruh kewenangan terkait konsolidasi lanjutan atas nama KNPI Kabupaten Biak Numfor ditarik kembali hingga adanya penugasan atau keputusan baru yang akan ditetapkan Ketua DPD KNPI Provinsi Papua setelah memperoleh persetujuan maupun petunjuk lebih lanjut dari DPP KNPI.
Namun di tengah terbitnya surat tersebut, mantan Ketua Caretaker KNPI Kabupaten Biak Numfor, Sandy Bonai, menyatakan dirinya memahami bahwa masa berlaku SK caretaker telah berakhir. Meski demikian, menurutnya tahapan konsolidasi organisasi, termasuk persiapan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) dan Musda KNPI, tetap perlu dijalankan sambil menunggu keputusan baru sebagai tindak lanjut atas arahan yang disebut berasal dari DPD KNPI Provinsi Papua.
Pernyataan itu kemudian mendapat respons dari Plt. Ketua Bidang Organisasi DPC GMNI Biak Numfor, Reynold W. Kurni, yang menilai perlu adanya penjelasan terbuka terkait sumber arahan tersebut serta dasar kewenangan yang digunakan untuk melanjutkan tahapan organisasi setelah berakhirnya SK caretaker.
╔══════════════════════════════════════╗ ║ “Jika memang masa berlaku SK telah ║ ║ berakhir dan telah ada surat ║ ║ himbauan dari DPD KNPI Provinsi ║ ║ Papua, maka penting untuk ║ ║ dijelaskan siapa yang memberikan ║ ║ arahan dimaksud serta apa dasar ║ ║ kewenangan yang digunakan untuk ║ ║ melanjutkan tahapan organisasi.” ║ ╚══════════════════════════════════════╝
Menurut Reynold, kejelasan tersebut diperlukan agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir di kalangan organisasi kepemudaan yang selama ini mengikuti perkembangan proses konsolidasi KNPI Biak Numfor.
Selain menyoroti aspek legalitas, GMNI juga mempertanyakan wacana pembatasan hak suara bagi organisasi kepemudaan yang dinilai belum melengkapi administrasi organisasi. Baginya, penegakan tertib administrasi merupakan hal penting, namun harus dilaksanakan secara konsisten dan berpedoman pada aturan organisasi yang berlaku.
Lebih jauh, Reynold mengungkapkan bahwa sejumlah organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Biak Numfor sebelumnya telah menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPD KNPI Provinsi Papua, Benyamin Gurik. Aspirasi tersebut berisi apresiasi atas berakhirnya masa tugas caretaker sesuai ketentuan organisasi sekaligus harapan agar segera diterbitkan penugasan baru guna melanjutkan proses konsolidasi secara sah dan terukur.
╔══════════════════════════════════════╗ ║ “Kami berharap seluruh tahapan ║ ║ organisasi berjalan berdasarkan ║ ║ aturan, keterbukaan, dan semangat ║ ║ persatuan sehingga hasilnya dapat ║ ║ diterima oleh seluruh unsur ║ ║ kepemudaan.” ║ ╚══════════════════════════════════════╝
Menurutnya, salinan pernyataan sikap yang telah disampaikan kepada DPD KNPI Provinsi Papua juga akan diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sebagai bahan pertimbangan dalam menyikapi dinamika yang berkembang menjelang Rapimpurda dan Musda KNPI.
Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan yang berkembang tidak semata berkaitan dengan agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga menyangkut legitimasi proses organisasi. Dalam tradisi organisasi kepemudaan, legalitas setiap tahapan menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan anggota serta mencegah munculnya konflik yang dapat mengganggu persatuan pemuda di daerah.
Reynold menilai bahwa selama masa kevakuman KNPI sebelumnya, hubungan antarorganisasi kepemudaan di Biak Numfor tetap berjalan harmonis. Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog dan mekanisme organisasi yang berlaku agar proses konsolidasi berlangsung secara sehat.
╔══════════════════════════════════════╗ ║ “Semua pihak tentu menginginkan ║ ║ KNPI Biak Numfor berkembang ke ║ ║ arah yang lebih baik. Namun setiap ║ ║ proses organisasi harus dijalankan ║ ║ sesuai mekanisme dan ketentuan ║ ║ yang berlaku.” ║ ╚══════════════════════════════════════╝
Ia menegaskan, apabila tahapan organisasi KNPI Kabupaten Biak Numfor tetap dilaksanakan tanpa dasar legalitas yang jelas dan sah, maka organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung akan menyatakan penolakan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut melalui pernyataan sikap maupun penyampaian pendapat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di tengah perbedaan pandangan yang muncul, satu hal yang menjadi harapan bersama adalah lahirnya proses organisasi yang mampu menghadirkan kepastian, keadilan, dan persatuan. Sebab dalam dunia kepemudaan, legitimasi bukan hanya soal aturan yang tertulis, melainkan juga tentang kepercayaan yang dibangun bersama untuk menjaga masa depan organisasi tetap berjalan dalam satu arah yang sama.
