ATAMBUA | BELUPOS.COM — Suasana Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Kamis (05/03/2026), terasa serius namun penuh harapan. Para kepala Puskesmas dari seluruh penjuru Kabupaten Belu berkumpul dalam satu ruang, mendengarkan arahan Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, yang menegaskan satu hal mendasar dalam pelayanan kesehatan: data yang akurat adalah fondasi keselamatan masyarakat.
Pertemuan tersebut digelar untuk memperkuat pengelolaan data ibu hamil serta mempercepat upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Belu.
Dalam forum itu, Wabup Vicente menegaskan bahwa setiap kepala Puskesmas harus memegang kendali penuh atas data kesehatan di wilayah kerjanya.
Ia meminta agar seluruh Puskesmas memiliki data lengkap tentang ibu hamil, termasuk perkiraan waktu persalinan serta kondisi kesehatan yang diperiksa secara rutin setiap bulan. Dengan data yang tertata rapi, tenaga kesehatan dapat melakukan langkah antisipatif sebelum keadaan darurat terjadi.
╔════════════════════════════════╗
“Menjadi pemimpin berarti bertanggung jawab atas semua tindakan dan administrasi. Kita tidak bisa menyalahkan staf, tapi harus meninjau kembali apa yang sudah kita lakukan dan memastikan semuanya tepat. Ini tanggung jawab moral kita, karena negara membayar kita untuk mengurus masyarakat,” tegas Wakil Bupati Vicente Hornai Gonsalves.
╚════════════════════════════════╝
Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti pada tumpukan laporan administrasi semata. Di balik setiap data kesehatan terdapat kehidupan manusia yang harus dijaga.
Ia menegaskan bahwa setiap kejadian yang menyangkut ibu dan anak harus segera dilaporkan, sementara seluruh prosedur operasional standar (SOP) pelayanan kesehatan wajib dijalankan secara konsisten oleh seluruh tenaga kesehatan.
╔════════════════════════════════╗
“Pelayanan kesehatan bukan sekadar administrasi. Ini soal hidup dan mati masyarakat. Karena itu setiap kejadian yang menyangkut ibu dan anak harus segera dilaporkan, dan SOP harus dijalankan dengan disiplin,” ujarnya.
╚════════════════════════════════╝
Dalam kesempatan yang sama, Wabup Vicente juga mengingatkan pentingnya kerja sama seluruh kepala Puskesmas dalam menekan angka stunting di Kabupaten Belu. Ia menyoroti implementasi sejumlah program nasional seperti MBG dan Dapur 3T yang diharapkan dapat memperkuat intervensi gizi bagi anak-anak.
╔════════════════════════════════╗
“Dengan pengelolaan data yang baik dan pelaksanaan program yang tepat, kita harap angka stunting bisa turun. Ini menjadi tanggung jawab kita semua,” kata Wabup Vicente.
╚════════════════════════════════╝
Secara kontekstual, penekanan pada pengelolaan data kesehatan ini sejalan dengan strategi nasional percepatan penurunan stunting yang menempatkan Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Tanpa data yang presisi tentang ibu hamil, kondisi gizi anak, serta pola pemeriksaan rutin, berbagai program intervensi sering kali kehilangan arah dan tidak tepat sasaran.
Di tengah berbagai tantangan kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan seperti Belu, disiplin data dan ketepatan pelayanan bukan sekadar urusan birokrasi—melainkan jembatan harapan yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan masa depan generasi yang sedang bertumbuh.
