ATAMBUA|BELUPOS.Com– Pagi itu, suasana Ruang Rapat Bupati Belu terasa lebih dari sekadar pertemuan formal. Di atas meja panjang yang dipenuhi dokumen dan peta wilayah, percakapan tentang angka-angka berubah menjadi diskusi tentang masa depan.
Di hadapan jajaran pemerintah daerah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belu memaparkan satu agenda besar: Sensus Ekonomi 2026. Sebuah kerja nasional yang akan menyentuh setiap sudut aktivitas ekonomi, dari pasar tradisional hingga usaha rumahan di pelosok desa.
Bupati Belu, , menyambut agenda itu dengan sikap tegas. Baginya, sensus bukan sekadar rutinitas lima tahunan, melainkan fondasi kebijakan.
╔════════════════════════════════╗
“Data kemiskinan, luas lahan, komoditas, data ekonomi, serta data lainnya ke depan dapat dipergunakan pemerintah untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah bagi kesejahteraan masyarakat Belu.”
╚════════════════════════════════╝
Kalimat itu meluncur mantap. Sebuah penegasan bahwa pembangunan tak lagi bisa bersandar pada asumsi, melainkan harus berdiri di atas data yang presisi.
Tiga Bulan Menyisir Ekonomi Rakyat
Kepala BPS Kabupaten Belu, , menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung selama tiga bulan, mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Metodenya jelas: door to door.
Petugas akan mendatangi rumah demi rumah, tempat usaha demi tempat usaha, menginventarisasi 39 indikator ekonomi. Dari warung kecil di sudut kampung, pengrajin rumahan, hingga pelaku usaha jasa dan perdagangan.
“Ini bukan hanya tentang angka,” ujarnya tenang, “ini tentang memotret denyut ekonomi masyarakat Belu secara utuh.”
Ia menekankan pentingnya dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah — mulai dari Bupati dan Wakil Bupati, OPD, hingga Camat, Lurah, dan Kepala Desa — agar proses sensus berjalan lancar dan partisipatif.
Data sebagai Arah, Bukan Arsip
Wakil Bupati Belu, , menambahkan dimensi lain: akurasi dan pertanggungjawaban.
╔════════════════════════════════╗
“Sensus harus dilaksanakan secara baik dan terukur sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan.”
╚════════════════════════════════╝
Baginya, data yang tidak akurat hanya akan menjadi arsip tanpa makna. Tetapi data yang valid adalah kompas pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Belu sendiri tengah mendorong integrasi satu data daerah, sehingga hasil sensus nanti tidak berhenti sebagai laporan statistik, melainkan benar-benar terhubung dengan perencanaan anggaran, program pengentasan kemiskinan, pengembangan komoditas unggulan, hingga penguatan UMKM.
Merekam Masa Depan dari Hal-Hal Sederhana
Audiensi itu dihadiri pula Kepala Dinas Sosial PMD, Kepala BP4D, Plt Kepala BPKAD, Kepala Bagian Prokopim Belu, serta jajaran BPS Kabupaten Belu. Namun yang paling terasa adalah kesadaran bersama: pembangunan tanpa data ibarat berjalan tanpa peta.
Di Kabupaten Belu — wilayah perbatasan yang terus berbenah — Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda nasional. Ia menjadi momen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpijak pada realitas lapangan.
Karena pada akhirnya, kesejahteraan tidak lahir dari wacana. Ia lahir dari keberanian membaca fakta, mengolah data, dan menjadikannya keputusan yang berpihak pada rakyat.
