banner 728x250

Air yang Menyatukan Dua Negeri di Perbatasan

Dari Dilumil, Diplomasi Mengalir Bersama Harapan 1.000 Hektare Sawah Perbatasan

ATAMBUA | BELUPOS.COM – Pagi di Dilumil tidak pernah benar-benar sunyi. Ia menyimpan desir angin dari perbukitan, suara langkah petani yang menatap langit, dan harapan panjang tentang air yang tak selalu datang tepat waktu. Di desa kecil yang berada di tapal batas RI–RDTL itu, Kamis (12/02/2026), percakapan tentang masa depan tak lagi sekadar wacana. Ia hadir dalam rupa rombongan pejabat negara—lengkap dengan peta, data, dan tekad untuk menyamakan aliran.

Bendungan Maliana II berdiri di wilayah Timor Leste. Namun denyutnya akan terasa hingga ke sawah-sawah warga Belu. Karena itulah, pertemuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) di Dilumil bukan sekadar site visit. Ia adalah diplomasi air—tentang bagaimana dua negara berbagi sumber daya tanpa melukai rasa keadilan.

Di bawah langit Lamaknen yang biru pucat, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba, berbicara tegas namun terukur.

“Pembagian air harus adil antara wilayah Indonesia dan Timor Leste,” ujarnya, menekankan prinsip yang menjadi fondasi pembahasan hari itu.

Kalimat itu sederhana. Tetapi di perbatasan, keadilan bukan perkara kecil. Ia menyangkut musim tanam, hasil panen, dan masa depan anak-anak yang menggantungkan hidup pada tanah.

1.000 Hektare yang Menunggu

Bupati Belu, Willybrodus Lay, S.H, tidak datang hanya sebagai pejabat. Ia datang membawa suara petani—suara yang mungkin tak terdengar hingga ke ibu kota, tetapi menggema di setiap jengkal sawah Dilumil.

Di sekitar lokasi itu, terdapat sekitar 1.000 hektare lahan pertanian. Lahan-lahan itu hidup dari hujan, dan ketika hujan terlambat, kehidupan ikut goyah.

“Saya menyuarakan suara masyarakat agar 1.000 hektar ini dapat diairi setelah nanti selesai pembangunan Bendungan Maliana II,” ungkap Willy Lay.

Ia menyebut dua kecamatan yang akan merasakan dampaknya: Lamaknen dan Raihat. Dua wilayah yang selama ini menjadi etalase perbatasan, namun juga saksi bagaimana infrastruktur menentukan kesejahteraan.

Bagi warga, bendungan bukan sekadar beton dan pintu air. Ia adalah janji tentang stabilitas. Tentang musim yang bisa diprediksi. Tentang harga gabah yang tak lagi terjun bebas karena gagal panen.

Data, Diplomasi, dan Deadline

Namun air tidak mengalir hanya dengan harapan. Ia membutuhkan data, kesepakatan, dan administrasi yang rapi. Pemerintah Kabupaten Belu diminta segera menyampaikan pembaruan data luas lahan yang akan menerima manfaat bendungan.

“Bupati Belu bersama Tim Teknis akan menyampaikan data terbaru agar pembangunannya sesuai dan menguntungkan semua pihak,” jelas Mohammad K. Koba.

Pembahasan lanjutan akan difasilitasi KBRI di Dili. Ada tenggat waktu pembangunan yang harus dihormati. Ada dokumen yang harus ditandatangani. Ada garis koordinat yang harus disepakati bersama.

Di situlah diplomasi bekerja—sunyi, detail, dan penuh kehati-hatian.

Ketika Pemerintah Hadir di Tapal Batas

Hari itu, Dilumil tidak hanya dikunjungi pejabat pusat dari Kemenko Polkam, Kemhan, Kemlu, BIG, hingga BNPB. Ia juga menjadi ruang perjumpaan aparat TNI, Satgas Pamtas, perwakilan KBRI, dan pejabat daerah. Dari pihak RDTL hadir Director General Agriculture Martinho Laurentino Soares bersama jajaran Unidade Patrullamentu Fronteira (UPF) PNTL.

Di antara seragam dan jas resmi, terselip satu pesan yang ingin ditegaskan Bupati Belu.

“Pemerintah tidak pernah tidak mendengar aspirasi masyarakat. Karena aspirasi masyarakat, kementerian dan lembaga hadir di sini untuk mendiskusikan hal ini,” tegasnya.

Kalimat itu bukan sekadar retorika. Ia menjadi penanda bahwa perbatasan bukan halaman belakang republik. Ia adalah beranda depan—yang harus dijaga, dibangun, dan diperjuangkan.

Air sebagai Jembatan, Bukan Batas

Sejarah sering mencatat perbatasan sebagai garis pemisah. Tetapi di Dilumil, air justru sedang dirancang menjadi jembatan.

Bendungan Maliana II mungkin berdiri di satu sisi negara. Namun manfaatnya direncanakan menyeberang tanpa paspor. Mengalir ke sawah-sawah yang tak peduli pada garis imajiner di peta.

Jika kesepakatan ini berjalan sesuai rencana, maka suatu hari nanti, ketika pintu air dibuka, yang terdengar bukan hanya gemuruh aliran. Tetapi juga desah lega para petani—bahwa keadilan benar-benar sampai di ladang mereka.

Di tapal batas ini, diplomasi tidak berbentuk pidato panjang. Ia berbentuk air. Dan air, seperti harapan, selalu mencari jalan untuk mengalir.

 

banner 325x300
Penulis: Redaksi Belupos/foto dokumentasiEditor: Agustinus Bobe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *