ATAMBUA |BELUPOS.Com—
Pagi di Aula BP4D Kabupaten Belu itu tidak riuh. Kursi-kursi tersusun rapi, kertas kerja terhampar, dan udara membawa satu kata yang sama: harapan. Senin, 26 Januari 2026, pemerintah daerah tidak sekadar menggelar rapat—mereka sedang menimbang masa depan, terutama bagi mereka yang hidup di tepi paling sunyi dari kesejahteraan.
Rapat Koordinasi Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026 menjadi ruang temu bagi niat dan tanggung jawab. Di wilayah perbatasan yang keras oleh sejarah dan geografis, kemiskinan bukan statistik belaka—ia adalah cerita harian tentang jarak, akses, dan ketabahan.
Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonçalves, ST, berdiri dengan nada yang tenang namun tegas. Ia menyebut rapat ini strategis, karena menyentuh tantangan paling mendasar yang masih dihadapi Belu: kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
“Kemiskinan bukan sekadar angka.
Ia adalah wajah-wajah yang belum sampai pada layanan,
jarak yang belum dijembatani,
dan mimpi yang menunggu giliran.”
Angka yang Turun, Tanggung Jawab yang Tetap Tinggi
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025 mencatat kabar baik: persentase penduduk miskin di Kabupaten Belu 12,79 persen, turun dari 13,86 persen pada tahun sebelumnya. Sebuah capaian yang patut disyukuri—buah dari kerja bersama yang tak selalu terlihat.
Namun, Wakil Bupati mengingatkan: penurunan tidak berarti selesai. Lebih dari satu dari sepuluh warga Belu masih hidup dalam kemiskinan. Dan di baliknya, kemiskinan ekstrem tetap hadir—diam, namun nyata.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), penduduk miskin di Belu tercatat 107.712 jiwa (45,7 persen). Dari jumlah itu, 37.191 jiwa (15,7 persen) berada dalam kategori miskin ekstrem—mereka yang aksesnya terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak masih sangat terbatas.
“Angka boleh turun,
tetapi nurani tak boleh lengah.”
Tantangan yang Tak Bisa Dihadapi Sendiri
Dalam paparannya, Vicente mengurai tantangan yang selama ini menghambat percepatan: terbatasnya lapangan kerja produktif, ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan—terutama di daerah terpencil—hingga infrastruktur dasar yang belum memadai seperti air bersih, sanitasi, jalan, dan perumahan. Belum lagi koordinasi antar perangkat daerah yang belum sepenuhnya padu, serta akurasi data sasaran yang masih perlu diperkuat.
Di titik inilah, ia menarik garis tegas.
“Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial atau sektoral.
Kita membutuhkan kolaborasi—energi dan inisiatif—
dari seluruh perangkat daerah, lembaga, dan pemangku kepentingan.”
Sinergi sebagai Jalan Pulang
Penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci. Program harus saling melengkapi, anggaran dioptimalkan dengan cermat, dan inovasi lokal didorong agar benar-benar menjawab kebutuhan warga Belu. Yang tak kalah penting: pelibatan masyarakat. Bagi Vicente, warga bukan objek pembangunan—mereka adalah subjek, mitra, dan pemilik masa depan itu sendiri.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, dan menyalakan kembali semangat kolektif untuk menghapus kemiskinan ekstrem—bukan dengan janji, melainkan kerja yang terukur dan berkelanjutan.
“Kemiskinan bukanlah takdir.
Ia adalah tantangan yang harus dijawab
dengan kerja keras dan kebersamaan.
Tidak ada satu pun dari kita yang boleh berjalan sendiri.”
Doa, Kerja, dan Keyakinan
Menutup arahannya, Wakil Bupati menyampaikan keyakinan yang bersandar pada sinergi dan doa bersama. Dengan kerja yang kokoh, Belu diyakini mampu melangkah menuju masyarakat yang lebih sejahtera—bebas dari kemiskinan ekstrem—selaras dengan visi pembangunan daerah: masyarakat Belu yang berkualitas, mandiri, harmonis, demokratis, dan berbudaya.
Di aula itu, rapat berakhir. Namun pekerjaan baru saja dimulai. Karena bagi Belu, harapan bukan slogan—ia adalah janji yang harus ditepati, bersama-sama.
