OPINI
Agustinus Bobe, S.H., M.H
Pengamat Hukum Kebijakan Publik & Penulis Buku Filsafat Hukum serta Pidana Pers
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 tentang RDTR PKSN Atambua, bagi sebagian orang, mungkin hanya tampak sebagai dokumen teknokratis: peta, warna blok zonasi, garis batas hijau, dan deret pasal peruntukan ruang. Tetapi bagi seorang warga perbatasan—dan bagi saya sebagai anak timur yang tumbuh dalam atmosfer lintas batas, aparat, dan diplomasi harian—dokumen itu adalah roh kebijakan ruang negara.
Ruang bukan sekadar geografi; ia adalah kedaulatan yang dibingkai hukum.
Dalam wilayah perbatasan, ruang adalah alat pertahanan, arena ekonomi, dan rumah ekologi—tiga fungsi yang tak boleh ditabrakkan hanya demi ambisi pembangunan yang gegabah.
Dalam kerangka hukum tata ruang, RDTR PKSN Atambua bukanlah opsi kebijakan, melainkan norma imperatif (ius cogens ruang daerah). Artinya, setiap tindakan pembangunan, izin pemanfaatan lahan, ritel perbatasan, logistik, hingga properti komersial, wajib tunduk pada RDTR.
Di titik ini, diskresi administratif tidak dapat dijadikan alasan untuk menyimpangi zonasi demi kepentingan korporasi atau tekanan politis.
Di Perbatasan, Ruang Adalah Pertahanan
Belu—Atambua secara khusus—tidak boleh dibaca hanya sebagai kota berkembang yang ingin membesar. Ia adalah buffer zone, gate of the state, sekaligus panggung diplomasi hening antara Indonesia dan Timor Leste.
Apa yang tampak seperti jalan raya, terminal logistik, atau pasar lintas batas bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi indikator stabilitas geopolitik. Karena itu, RDTR bukanlah dokumen administratif, melainkan alat disiplin kedaulatan.
Ruang yang dibangun tanpa kendali:
- dapat melahirkan ruang kriminal baru,
- membentuk koridor ekonomi ilegal,
- hingga menciptakan kerentanan pertahanan di titik perlintasan.
Ketika Ruang Ditafsirkan: Bahaya Legislasi Tanpa Integritas
Di banyak daerah, RDTR sering hanya menjadi peta cantik di layar proyektor birokrat. Ia disusun, disahkan, tetapi tidak diinternalisasi.
Bahaya terbesar bukanlah pelanggaran ruang oleh masyarakat, melainkan oleh otoritas pemberi izin itu sendiri.
Jika RDTR hanya menjadi simbol, maka:
- rezim izin tumpang tindih kembali lahir,
- kawasan lindung berubah menjadi kavling,
- sempadan sungai menjadi deretan kios,
- dan lembah ekologi berubah menjadi bukit beton.
Perbatasan tidak boleh jatuh pada tragedi kota-kota tepi pantai yang kehilangan identitas karena tekanan investor.
BNPP dan DPRD Belu: Menjaga Martabat Ruang
Undangan BNPP kepada Ketua DPRD Belu pada 4 Desember 2025 bukan sekadar forum seremonial. Ia adalah pengakuan politik bahwa Belu harus bicara sebagai entitas hukum ruang, bukan sebagai penerima kebijakan pusat yang pasif.
Kehadiran Theodorus Febby Djuang memberi pesan tegas: perbatasan harus duduk setara dalam merumuskan kebijakan ruangnya sendiri.
Dalam logika pemerintahan modern:
- pusat tidak mendikte,
- daerah tidak tunduk begitu saja,
- ruang dikelola melalui koordinasi kewenangan, bukan subordinasi.
Ruang Harus Dijaga dari Keserakahan
Kita dapat membangun perbatasan menjadi kota dagang, kota transit, atau kota budaya. Tetapi tanpa hukum ruang yang tegas, perbatasan akan menjadi korban pertumbuhannya sendiri.
Di titik ini saya ingin menegaskan:
Ruang adalah amanat konstitusi. Ia tidak boleh dibakar oleh ambisi investasi, dan tidak boleh digadaikan oleh politik transaksional.
Perbatasan harus tumbuh, tetapi dalam tata hukum yang berdaulat, terukur, dan lestari.
Atambua bukan sekadar garis ujung peta Indonesia.
Ia adalah panggung depan Republik—yang wajahnya harus kita tata dengan akal kebijakan, etika ruang, dan keberanian menegakkan hukum.
