ATAMBUA |BELUPOS.Com| —
Pagi Januari di Kota Atambua belum sepenuhnya lepas dari sisa hujan, namun di halaman Kantor Bupati Belu, Senin (5/1/2026), sebuah penanda zaman ditegakkan.
Barisan aparatur sipil negara berdiri rapi, seperti halaman buku yang baru dibuka: kosong, namun siap ditulisi harapan. Di sanalah Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, memimpin apel perdana awal Tahun Anggaran 2026—sebuah ritual administratif yang sekaligus menjadi pernyataan sikap.
Apel itu bukan sekadar penanda kalender birokrasi. Ia menjelma menjadi panggilan moral, ajakan untuk menyalakan kembali etos pelayanan, setelah lembar 2025 ditutup dengan segala capaian dan catatannya.
“Kita sudah melewati tahun 2025. Hari ini kita memasuki tahun yang baru—tahun 2026—dengan harapan baru dan semangat baru untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik dan prima bagi masyarakat Kabupaten Belu,” ujar Vicente, suaranya tenang namun tegas, seperti menanamkan paku di papan yang lurus.
Dalam amanatnya, Wakil Bupati Belu juga menyampaikan ucapan Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, seraya mengajak seluruh ASN dan PPPK menjadikan tahun ini sebagai momentum pembaruan, bukan sekadar perpanjangan rutinitas.
Ia memberi apresiasi pada kinerja perangkat daerah sepanjang 2025, terutama OPD pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Capaian yang melampaui target disebutnya sebagai bukti bahwa birokrasi Belu mampu bekerja ketika diberi arah dan kepercayaan.
“Saya melihat capaian PAD sangat luar biasa, karena bisa melebihi target yang telah ditetapkan,” katanya, singkat namun bernilai pengakuan.
Namun, Vicente tidak menutup mata pada dinamika yang mengiringi tubuh birokrasi. Kepada para pejabat yang baru dilantik pada Desember 2025, ia menegaskan satu hal penting: politik harus berhenti di gerbang pemerintahan.
“Mutasi dan pelantikan adalah hal biasa dalam birokrasi. Jangan pernah merasa ini karena dendam politik. Kita tidak punya dendam apa pun. Mari bergandengan tangan dan bekerja untuk Kabupaten Belu yang kita cintai,” tegasnya.
Pesan itu terdengar seperti garis batas: jelas, tegas, dan tidak untuk ditawar. Bagi Vicente, jabatan hanyalah alat; tujuan akhirnya tetap satu—pelayanan publik.
“Di mana pun kita ditempatkan, di posisi apa pun, tugas kita satu: melayani masyarakat dengan hati dan dengan tulus. Negara membayar kita untuk itu,” ujarnya, seolah mengingatkan bahwa gaji ASN bukan hadiah, melainkan amanah.
Dalam ranah tata kelola, Wakil Bupati Belu menyoroti kembali persoalan klasik pengadaan barang dan jasa. Ia meminta seluruh OPD segera menginput kegiatan ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), guna menghindari temuan administratif yang berulang.
Lebih jauh, Vicente menegaskan kebijakan baru yang bersifat struktural dan korektif: mulai 2026, tidak ada lagi staf menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk belanja modal.
“Kepala dinas harus menjadi PPK. Jangan lagi membebani staf dan teman-teman keuangan di akhir tahun,” katanya lugas.
Memasuki musim hujan, perhatian Wabup Vicente juga diarahkan ke sektor riil—pertanian dan perikanan. Ia meminta camat, lurah, dan kepala desa mengawal distribusi bibit jagung, bukan hanya pada tahap pembagian, tetapi hingga panen dan produksi.
“Kita mau lihat produksinya meningkat atau tidak. Jangan hanya bagi bibit, tapi kita tidak tahu hasilnya,” ujarnya, dengan nada evaluatif.
Hal serupa disampaikan terkait bantuan perahu dan alat tangkap nelayan di wilayah pesisir. Ia menegaskan, bantuan negara harus tepat sasaran dan tepat guna.
“Jangan sampai yang terima bukan nelayan, atau perahunya digunakan untuk kepentingan lain,” tandasnya.
Di akhir amanat, Vicente kembali pada soal paling mendasar dalam birokrasi: disiplin. Apel pagi, pengawasan kehadiran, hingga sanksi pemotongan TPP disebutnya sebagai instrumen keadilan, bukan hukuman semata.
“Kalau kita disiplin dan bertanggung jawab, saya yakin kinerja kita di tahun 2026 akan jauh lebih baik,” pungkasnya.
Apel awal bulan tersebut dihadiri oleh Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, para pimpinan OPD, camat, lurah, serta seluruh ASN dan PPPK lingkup Pemerintah Kabupaten Belu.
Di halaman itu, pada pagi yang masih basah oleh embun, birokrasi Belu seperti diingatkan kembali: pemerintahan bukan sekadar struktur, melainkan ikhtiar kolektif—bekerja dengan hati, untuk rakyat yang menaruh harap.
