ATAMBUA |BELUPOS.Com — Jalan lingkar Sabuk Merah Perbatasan Indonesia–Timor Leste yang dibangun untuk membuka isolasi wilayah kini justru sedang menghadapi ujian alam. Di musim hujan yang datang tanpa kompromi, tanah-tanah di lereng perbatasan runtuh perlahan, menutup jalan yang seharusnya menjadi urat nadi pergerakan orang, barang, dan harapan masyarakat.
Pembangunan jalan lingkar sabuk merah di Kabupaten Belu,Nusa Tenggara Timur oleh Kementerian PUPR RI sejatinya dirancang sebagai simbol keterhubungan.
Jalan ini bukan hanya untuk mempermudah mobilitas kendaraan dan distribusi barang, tetapi juga menjadi wajah Indonesia di garis terdepan perbatasan—sebuah etalase negara yang menunjukkan kemajuan kepada dunia luar.
Namun memasuki musim hujan, kenyataan di lapangan berubah drastis.
Sepanjang wilayah Lamaknen, longsoran tanah terjadi cukup hebat. Di wilayah Duarato, longsor bahkan terjadi dalam skala besar sehingga mengganggu akses menuju Kecamatan Lamaknen Selatan.
Jalan yang sebelumnya menjadi penghubung antarwilayah kini tertutup material tanah dan batu. Aktivitas masyarakat yang bergantung pada jalur tersebut pun ikut terganggu.
Pemangku adat Duarato, Ama Nai Duarato Yosef Mau Leon Melitani, menyampaikan keprihatinannya saat ditemui media ini pada Selasa, 10 Maret 2026.
Menurutnya, dampak longsor tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat di sejumlah desa.
“Transportasi orang dan barang sekarang sangat terganggu akibat longsoran sabuk merah di Duarato. Terlebih bagi masyarakat dari Desa Nualain, Ekin, Lakmaras, Henes, dan Loonuna. Bahkan Pasar Nualain tidak bisa beroperasi seperti biasanya karena akses jalan terhambat,” ungkap Yosef Mau Leon Melitani.
Sebagai pemangku adat yang mewakili suara masyarakat, ia meminta pemerintah pusat segera turun tangan mengatasi longsoran tersebut agar aktivitas warga dapat kembali normal.
“Sebagai pemangku masyarakat, kami meminta pemerintah pusat segera mengatasi longsoran ini,” pintanya.
Longsor di jalur Sabuk Merah ini bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi juga menyentuh langsung denyut kehidupan masyarakat perbatasan. Jalan tersebut menjadi jalur utama bagi aktivitas ekonomi warga, termasuk distribusi hasil kebun dan operasional pasar rakyat yang menjadi pusat perputaran ekonomi lokal.
Secara kontekstual, kondisi ini juga menunjukkan tantangan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan yang memiliki karakter geografis berat. Tanah perbukitan yang labil dan curah hujan tinggi menuntut perencanaan teknis yang lebih adaptif, termasuk sistem penahan longsor dan drainase yang kuat agar jalan strategis nasional tetap dapat berfungsi sepanjang musim.
Kini masyarakat perbatasan hanya berharap jalan yang dibangun sebagai simbol kemajuan negara tidak berubah menjadi penghalang kehidupan mereka sendiri.
Sebab di wilayah paling depan negeri ini, setiap jalan bukan sekadar hamparan aspal—melainkan jalur harapan yang menghubungkan negara dengan rakyatnya.
