KEFA |BELUPOS.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden sejatinya lahir dari niat mulia: memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan kuat. Namun di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), program yang seharusnya menjadi kabar baik itu kini terseret sorotan setelah sejumlah siswa di wilayah Insana dilaporkan mengalami keracunan makanan yang diduga berasal dari salah satu dapur penyedia MBG.
Peristiwa tersebut memantik reaksi keras dari organisasi Garda TTU. Ketua Garda TTU, , menilai persoalan ini bukan sekadar insiden teknis di dapur, melainkan sinyal adanya kelemahan serius dalam pengelolaan program yang menyangkut keselamatan anak-anak sekolah.
Menurutnya, program MBG yang seharusnya berorientasi pada kesehatan generasi muda justru mulai dimanfaatkan sebagai peluang bisnis oleh pihak-pihak tertentu.
╔════════════════════════════════╗
“Program MBG adalah gagasan Presiden Prabowo untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapat makanan bergizi. Tetapi di TTU, kita melihat ada pihak-pihak yang memanfaatkan kemudahan akses ini untuk kepentingan bisnis. Dapur MBG tumbuh seperti cendawan di musim hujan, sementara kepentingan publik justru diabaikan.”
— Paulus Modok
╚════════════════════════════════╝
Paulus mengatakan, kasus keracunan yang menimpa siswa di Insana menjadi bukti nyata bahwa sebagian pengelola dapur MBG belum memiliki kemampuan yang memadai dalam menyediakan makanan sehat dan berkualitas.
╔════════════════════════════════╗
“Fakta di Insana membuktikan bahwa pemilik dapur MBG tidak semuanya memiliki kemampuan menyediakan makanan yang sehat dan layak konsumsi. Orientasinya lebih pada mencari keuntungan sebesar-besarnya dari program ini.”
— Paulus Modok
╚════════════════════════════════╝
Karena itu, Garda TTU meminta Bupati TTU, , bersama Ketua Satgas MBG di daerah tersebut untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur MBG yang telah beroperasi.
╔════════════════════════════════╗
“Kami meminta pemerintah daerah dan Satgas MBG TTU menghentikan sementara dapur-dapur MBG yang telah menimbulkan persoalan serius terhadap publik. Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas utama.”
— Paulus Modok
╚════════════════════════════════╝
Ia juga menegaskan bahwa pemilik dapur yang diduga menyebabkan keracunan makanan terhadap siswa di Insana seharusnya diperiksa oleh aparat penegak hukum agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
╔════════════════════════════════╗
“Pemilik dapur MBG yang menyebabkan keracunan makanan terhadap siswa seharusnya diperiksa oleh aparat penegak hukum. Ini menyangkut keselamatan anak-anak.”
— Paulus Modok
╚════════════════════════════════╝
Menurutnya, sebelum sebuah dapur MBG dioperasikan, pemerintah daerah semestinya memastikan adanya studi kelayakan usaha, standar sanitasi, serta tenaga profesional yang memahami pengolahan makanan bergizi.
Tanpa standar tersebut, kata Paulus, dapur MBG berisiko dikelola secara serampangan—bahkan membuka peluang bagi pemilik dapur untuk merekrut tenaga masak tanpa kompetensi hanya demi mengejar keuntungan.
Analisis Kontekstual
Kasus keracunan makanan dalam program MBG di TTU memperlihatkan tantangan klasik dalam implementasi kebijakan publik: niat baik sering kali tergelincir pada praktik lapangan yang lemah pengawasan. Program nasional yang besar membutuhkan sistem kontrol berlapis—mulai dari verifikasi dapur, sertifikasi keamanan pangan, hingga pengawasan rutin oleh dinas kesehatan. Tanpa itu, program yang dirancang untuk meningkatkan gizi anak justru berpotensi menimbulkan risiko kesehatan.
Karena itu, sejumlah langkah dinilai mendesak dilakukan pemerintah daerah TTU, antara lain audit seluruh dapur MBG, penerapan standar keamanan pangan yang ketat, pelatihan tenaga dapur, serta pengawasan berkala oleh dinas kesehatan dan pendidikan. Transparansi dalam penunjukan pengelola dapur juga menjadi kunci agar program ini tidak disusupi kepentingan bisnis semata.
Pada akhirnya, program MBG bukan sekadar tentang menyediakan makanan di piring anak-anak sekolah. Ia adalah janji negara terhadap masa depan generasi muda. Dan setiap butir nasi yang disajikan kepada mereka seharusnya mengandung satu hal yang tak boleh ditawar: keamanan, kesehatan, dan tanggung jawab.
