ATAMBUA | BELUPOS.Com — Di ruang kerja yang tak terlalu luas itu, pagi bergerak pelan. Cahaya jatuh di atas meja kayu, menyentuh wajah-wajah muda yang telah menghabiskan 12 bulan hidupnya di perbatasan. Mereka adalah para dokter internship—datang dengan sumpah, pulang dengan kenangan, dan mungkin juga kegelisahan.
Rabu (19/02/2026), tak sekadar melepas. Ia mengapresiasi, sekaligus mengevaluasi. Nada suaranya lembut, tetapi pertanyaannya tajam—seperti stetoskop yang diletakkan tepat di atas jantung persoalan kesehatan daerah.
Sebelum masuk ke substansi, ia menyapa ruang dengan empati lintas iman.
“Saya mengucapkan selamat kepada umat Muslim yang telah menunaikan ibadah puasa dan juga kepada umat Kristen yang merayakan Hari Rabu Abu.”
Di perbatasan, doa dan data sering kali berjalan beriringan. Tetapi keduanya tak selalu bertemu dalam kebijakan yang efektif.
Vaksinasi di Bawah 20 Persen: Alarm yang Tak Boleh Diabaikan
Evaluasi itu mengerucut pada satu angka yang membuat ruang hening: capaian vaksinasi dasar lengkap balita di Kabupaten Belu disebut sebagai yang terendah di NTT—bahkan tak menyentuh 20 persen.
“Saya bertanya, apakah masyarakat yang datang melakukan vaksin lengkap ada atau tidak? Karena dari data, peserta vaksin lengkap di Kabupaten Belu paling rendah di NTT, bahkan tidak mencapai 20 persen. Artinya kita kecolongan,” tegasnya.
Dalam perspektif analitik Undang-Undang Kesehatan, pernyataan itu bukan sekadar keluhan administratif. Ia menyentuh mandat konstitusional.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa imunisasi merupakan bagian dari upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif, serta menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin ketersediaan, akses, dan pelaksanaannya.
Artinya, ketika angka vaksinasi rendah, yang dipertaruhkan bukan hanya statistik—melainkan hak anak atas perlindungan kesehatan. Negara hadir bukan hanya dengan anggaran, tetapi dengan kepastian layanan.
Dan di sinilah dokter internship menjadi simpul penting: mereka berada di garis depan, di antara regulasi dan realitas.
Data Bukan Sekadar Angka, Ia Adalah Wajah Anak-Anak
Bupati menegaskan pentingnya bekerja berbasis data.
“Saya minta para dokter harus bekerja berdasarkan data. Dengan data, kita bisa tahu apa yang kurang dan bagaimana memperbaikinya.”
Data dalam dunia kesehatan bukan sekadar tabel. Ia adalah wajah anak yang belum diimunisasi. Ia adalah ibu yang ragu karena terpapar hoaks. Ia adalah desa yang tak terjangkau edukasi.
Dalam pendekatan kebijakan publik, data menjadi fondasi intervensi. Tanpa data akurat, distribusi vaksin bisa meleset. Tanpa pelaporan yang rapi, perencanaan anggaran bisa salah arah. Dan tanpa analisis epidemiologis, wabah bisa datang tanpa permisi.
Belu tak boleh kecolongan dua kali.
UGD dan Sentuhan Kata: Humanisme yang Menyembuhkan
Namun evaluasi tak berhenti pada vaksin. Ia masuk ke ruang paling sensitif: Unit Gawat Darurat.
“Saya sering menerima aduan bahwa pelayanan di UGD terlalu lama. Saya harap dokter mendekat kepada pasien dan berkata, ‘Mama jangan khawatir, saya yang tangani.’ Saya yakin dengan kata-kata itu, sebelum diberi obat pun mereka sudah sembuh 90 persen.”
Di titik ini, kesehatan tak lagi soal regulasi, melainkan relasi.
Undang-Undang Kesehatan juga menekankan prinsip pelayanan yang bermutu, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Tetapi mutu tak hanya diukur dari kecepatan tindakan medis. Ia juga diukur dari empati.
Kata-kata bisa menjadi terapi. Dalam ilmu kedokteran, dikenal efek placebo—keyakinan yang mempercepat pemulihan. Dalam budaya Timor, sapaan “Mama” adalah pengakuan atas martabat.
Humanisme bukan pelengkap. Ia inti pelayanan.
Melawan Hoaks, Menjaga Generasi
Bupati juga menyinggung keraguan masyarakat terhadap vaksin akibat pengaruh media sosial.
“Masyarakat terpengaruh informasi yang salah, seolah-olah vaksin menyebabkan penyakit. Padahal kalau tidak divaksin, anak bisa terkena polio dan penyakit lainnya.”
Di era digital, tenaga kesehatan tak hanya melawan virus, tetapi juga disinformasi. Padahal negara telah mengalokasikan anggaran besar untuk program imunisasi. Jika serapan rendah, maka yang hilang bukan hanya dana—tetapi masa depan generasi.
Di sinilah peran edukasi menjadi vital. Dokter tak cukup memberi suntikan; mereka harus memberi penjelasan. Bahasa medis harus diterjemahkan menjadi bahasa ibu-ibu di posyandu. Ketakutan harus diurai dengan kesabaran.
Di Perbatasan, Pengabdian Tak Pernah Sederhana
Menutup pertemuan, menitipkan harapan.
“Suatu saat nanti kalian akan ditempatkan untuk melayani masyarakat. Saya titip, berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.”
Ia juga menyampaikan terima kasih dan salam untuk orang tua para dokter—sebuah sentuhan personal yang membuat ruang itu terasa hangat.
Di Atambua, pengabdian bukan sekadar penempatan tugas. Ia adalah perjumpaan dengan keterbatasan fasilitas, jarak desa yang jauh, dan kepercayaan masyarakat yang harus dibangun perlahan.
Para dokter internship itu akan pergi. Tetapi pertanyaan tentang vaksin, data, dan pelayanan humanis akan tetap tinggal.
Dan mungkin, di suatu posyandu kecil di perbatasan, seorang ibu akan berkata,
“Terima kasih, Dok. Sekarang saya tidak takut lagi.”
Di situlah negara benar-benar hadir.
