JAKARTA |BELUPOS.Com)– Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik penyelundupan ilegal yang melibatkan oknum aparat negara, termasuk dari unsur TNI dan Polri.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), yang dihadiri para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.
Presiden mengungkapkan dirinya menerima laporan langsung dari aparat penegak hukum dan internal institusi terkait keterlibatan sejumlah pejabat serta anggota TNI-Polri dalam praktik penyelundupan dan kegiatan ilegal lainnya.
“Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas TNI yang terlibat. Saya juga dapat laporan petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi,” tegas Prabowo.
Atas laporan tersebut, Presiden secara khusus meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas anggota yang terbukti melanggar hukum.
“Ini benar-benar saya harap Panglima TNI dan Kapolri menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan dan kegiatan ilegal lainnya. Ini harus kita hadapi dengan serius,” ujarnya.
Presiden menyebutkan bahwa pemerintah telah mengerahkan kekuatan TNI dan Polri untuk memberantas berbagai praktik ilegal seperti pembalakan liar (illegal logging), tambang ilegal, hingga penyelundupan lintas wilayah. Namun, masih ditemukan oknum-oknum yang tidak menghormati hukum.
“Terlalu banyak illegal logging, illegal mining, dan penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI/Polri, tapi masih ada pihak-pihak yang terus melanggar hukum di Indonesia,” kata Prabowo.
Presiden juga menekankan bahwa penyelundupan ilegal telah menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian nasional. Salah satu contoh yang disorot adalah penyelundupan timah di Bangka Belitung yang diperkirakan merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
“Penyelundupan ini menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi kita,” ungkapnya.
Di akhir arahannya, Presiden menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi.
“Kita butuh dunia usaha, kita butuh korporasi, tetapi tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara dan mengatur negara,” pungkasnya.
