JAKARTA |BELUPOS.Com — Di tengah seruan efisiensi anggaran negara yang terus digaungkan pemerintah pusat, suara keras datang dari Pakar Hukum Pidana Internasional . Dalam pernyataannya yang bernada tajam namun sarat kegelisahan terhadap arah penggunaan uang negara, ia meminta Presiden Republik Indonesia segera mengambil langkah tegas terhadap kegiatan budaya dan kirab adat yang diduga menggunakan dana APBN maupun APBD dalam jumlah besar.
Dari sebuah kantor di kawasan Cijantung, Jakarta, Selasa (19/5/2026), Prof Dr Sutan Nasomal, S.H, M.H berbicara panjang kepada para pemimpin redaksi media nasional dan internasional. Nada suaranya terdengar berat, sesekali meninggi ketika menyinggung penggunaan uang rakyat untuk kegiatan seremonial budaya yang menurutnya harus dievaluasi secara ketat.
Ia tidak menolak pelestarian budaya. Justru, menurutnya, adat dan tradisi nusantara adalah warisan yang wajib dijaga. Namun ia menegaskan, pelestarian budaya jangan sampai berubah menjadi pemborosan keuangan negara.
💐❤️
“Tidak salah melestarikan kebudayaan daerah maupun peringatan adat. Tapi jangan menggunakan uang negara secara sembarangan. Kalau memang masyarakat dan pengusaha mau swadaya penuh, silakan. Itu baru benar,”
— Prof Dr Sutan Nasomal S.H,M.H 💐❤️
Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia itu secara khusus menyoroti kegiatan Kirab Budaya Milangkala Mahkota Binokasih yang digelar di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Barat. Ia mempertanyakan secara terbuka sumber anggaran kegiatan tersebut yang menurutnya memerlukan biaya sangat besar.
Menurut Prof Sutan, publik berhak mengetahui dari mana pembiayaan kirab budaya itu berasal, terlebih di tengah kondisi negara yang sedang melakukan penghematan anggaran di berbagai sektor.
🌹❤️
“Saya mempertanyakan, dari mana anggaran kirab budaya Milangkala Mahkota Binokasih? Karena kegiatan sebesar itu pasti memerlukan biaya puluhan miliar rupiah. DPRD Jawa Barat dan seluruh elemen masyarakat harus ikut mengawasi,”
— Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H, M.H 🌹❤️
Ia mengingatkan bahwa penggunaan anggaran negara harus tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dalam pernyataannya, Prof Sutan juga mengutip pesan Presiden RI yang menurutnya terus mengingatkan pentingnya efisiensi dan penghematan.
“Negara harus hemat. Tidak boleh ada pemborosan. Semua sektor wajib melakukan efisiensi,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun melakukan evaluasi apabila ditemukan penggunaan dana pemerintah daerah yang dianggap tidak tepat sasaran.
Namun pernyataan Prof Sutan tidak berhenti pada soal anggaran. Ia juga melontarkan pandangan kontroversial terkait sejarah dan budaya Sunda. Dengan nada serius, ia meminta para akademisi dan profesor sejarah tidak tinggal diam apabila ada narasi sejarah yang menurutnya menyimpang dari fakta asli budaya Sunda.
Menurutnya, karakter asli kerajaan Sunda justru tercermin dalam kehidupan sederhana masyarakat Baduy di Banten.
🌺❤️
“Jangan memalsukan sejarah Sunda. Raja-raja Sunda hidup sederhana, tidak bersolek emas, tidak memakai mahkota seperti tradisi Eropa atau India. Budaya Sunda asli masih dijaga masyarakat Baduy Banten,”
— Prof Dr Sutan Nasomal, S.H, M.H 🌺❤️
Ia berpendapat bahwa kerajaan Sunda sejak masa lampau memiliki karakter agraris yang dekat dengan kehidupan rakyat, sungai, perkebunan, nelayan, dan petani. Karena itu, menurutnya, penggambaran budaya kerajaan Sunda dengan kemewahan mahkota dan ornamen emas dianggap tidak sesuai dengan akar sejarah yang diyakininya.
Prof Sutan bahkan menyebut budaya penggunaan mahkota lebih dekat dengan tradisi kerajaan Eropa dan India, bukan budaya Sunda asli.
Pernyataan tersebut sontak diperkirakan akan memicu perdebatan panjang di kalangan budayawan, akademisi, dan pemerhati sejarah nusantara. Sebab, tafsir mengenai sejarah Sunda selama ini memang menjadi ruang diskusi yang luas dan kerap memunculkan berbagai sudut pandang.
Meski demikian, Prof Sutan menegaskan dirinya hanya ingin menjaga agar sejarah dan budaya tidak direkonstruksi secara keliru demi kepentingan tertentu.
Di akhir keterangannya, suasana kembali hening. Hanya suara sambungan telepon yang sesekali berdesis tipis dari ruang kerjanya di Jakarta. Namun pesan yang ia lontarkan terasa keras menggema: budaya boleh dirayakan, tetapi uang negara, menurutnya, harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
