Oleh:Agustinus Bobe,S.H,M.H
Dalam sistem hukum pidana modern, penetapan seseorang sebagai tersangka bukanlah vonis bersalah. Status tersangka hanya dapat dipertahankan apabila aparat penegak hukum masih memiliki dasar hukum dan alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Karena itu, ketika alat bukti melemah, unsur pidana tidak terpenuhi, serta korban mencabut atau mengubah keterangannya yang sebelumnya memberatkan, maka negara tidak boleh memaksakan proses hukum hanya demi mempertahankan formalitas perkara.
Dalam praktik hukum, kondisi demikian dapat menimbulkan konsekuensi bahwa status tersangka menjadi gugur demi hukum.
Perubahan keterangan korban memiliki dampak yang sangat serius terhadap konstruksi perkara pidana. Terlebih apabila korban secara tegas menyatakan bahwa orang yang sebelumnya dituduh ternyata bukan pelaku atau tidak terlibat dalam tindak pidana yang disangkakan.
Apabila pengakuan korban tersebut menjadi alat bukti utama dalam proses penyidikan, maka runtuhnya keterangan itu otomatis melemahkan pondasi perkara secara keseluruhan.
Lebih jauh lagi, apabila penyidik sendiri menyatakan unsur pasal tidak terpenuhi, sementara berkas perkara tidak dinyatakan lengkap (P21), maka secara objektif negara sesungguhnya telah kehilangan dasar kuat untuk mempertahankan status tersangka terhadap seseorang.
Keadaan menjadi semakin jelas ketika tersangka kemudian dipulangkan setelah masa penahanan maksimal berjalan. Tindakan penyidik mengeluarkan seseorang dari tahanan dapat dipandang sebagai indikasi bahwa penyidik tidak lagi memiliki keyakinan kuat mengenai keterlibatan yang bersangkutan dalam perkara pidana tersebut.
Dalam perspektif hak asasi manusia dan asas due process of law, seseorang tidak boleh terus-menerus dibebani status tersangka tanpa kepastian hukum. KUHAP menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan atas harkat dan martabatnya di hadapan hukum.
Asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Negara tidak boleh membiarkan seseorang hidup dalam stigma sosial akibat status hukum yang secara substansi sebenarnya sudah tidak memiliki kekuatan pembuktian.
Karena itu, penghentian penyidikan melalui SP3 bukanlah bentuk kelemahan aparat penegak hukum, melainkan justru cerminan keberanian hukum dalam menegakkan keadilan secara objektif.
Hukum pidana tidak dibangun untuk mencari siapa yang harus dihukum, melainkan untuk mencari kebenaran materiil secara jujur dan adil.
╔════════════════════════════════╗
║ “Negara hukum yang sehat bukan ║
║ negara yang mudah menetapkan ║
║ tersangka, tetapi negara yang ║
║ berani menghentikan perkara ║
║ ketika bukti tidak lagi cukup.”║
╚════════════════════════════════╝
Dalam konteks tersebut, mempertahankan status tersangka tanpa alat bukti yang kuat justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru. Aparat penegak hukum harus menjadikan hukum sebagai instrumen keadilan, bukan alat tekanan psikologis terhadap warga negara.
Masyarakat pun perlu memahami bahwa penghentian perkara bukan berarti kegagalan penegakan hukum. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa hukum masih bekerja secara rasional, profesional, dan menghormati hak asasi manusia.
Sebab dalam negara demokrasi, lebih baik membebaskan orang yang tidak terbukti bersalah daripada memaksakan proses hukum terhadap orang yang sesungguhnya tidak lagi memiliki dasar untuk dipersalahkan.
