PGRI NTT Buka Posko Pengaduan, Ingatkan Dampak “Domino Kemiskinan” Jika 9.000 PPPK Dirumahkan
KUPANG | BELU POS — Angin dari pesisir Kupang sore itu tak hanya membawa aroma laut, tetapi juga kegelisahan. Wacana merumahkan 9.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memantik reaksi. Di ruang sederhana kantor organisasi guru, nada suara yang terdengar bukan amarah—melainkan kecemasan yang dalam.
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTT resmi membuka Posko Pengaduan Guru PPPK.
Langkah ini disebut sebagai bentuk kesiapsiagaan—jika benar kebijakan tersebut dijalankan.
Sekretaris PGRI NTT, Uly Jonathan Riwu Kaho, kepada media ini, Sabtu (28/02/2026), menyatakan bahwa posko itu akan menjadi ruang pendataan sekaligus advokasi bagi guru PPPK yang terdampak.
╔════════════════════════════════════╗
“Kami membuka posko pengaduan untuk melakukan pendataan dan advokasi jika kebijakan itu benar-benar dilaksanakan.”
╚════════════════════════════════════╝
Namun yang lebih tajam dari sekadar pembukaan posko adalah peringatan yang menyertainya.
Kebijakan dan Sisi Kemanusiaan
Uly menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mempertimbangkan keputusan ini secara arif dan bijaksana, bukan hanya dari kalkulasi fiskal, tetapi dari dampak kemanusiaan yang lebih luas.
╔════════════════════════════════════╗
“Kebijakan besar seperti ini harus mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak, terutama sisi kemanusiaan.”
╚════════════════════════════════════╝
Ia mengaitkan wacana tersebut dengan realitas pahit yang belum lama ini mengguncang NTT—kasus siswa yang meninggal akibat kemiskinan ekstrem. Peristiwa itu, katanya, menjadi alarm keras bahwa lingkaran kemiskinan di provinsi ini belum benar-benar terputus.
Jika guru—yang menjadi tulang punggung pendidikan—ikut terdampak, maka efeknya bisa menjalar ke mana-mana.
╔════════════════════════════════════╗
“Tanpa disadari, kebijakan itu akan memberi dampak berupa trickle down effect yang memperpanjang lingkaran kemiskinan di NTT.”
╚════════════════════════════════════╝
Ia bahkan menyebut tragedi anak sekolah dasar di Kabupaten Ngada yang mengakhiri hidupnya sebagai peringatan moral.
Menurutnya, kondisi-kondisi semacam itu adalah potret kegagalan negara dalam menyelamatkan warga miskin ekstrem.
Defisit Guru dan Ancaman IPM
NTT selama ini masih mengalami defisit tenaga pendidik. Guru PPPK, kata Uly, bukan beban—melainkan solusi agar peserta didik di NTT tetap memperoleh hak atas pendidikan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.
Jika kebijakan perumahan itu benar dilakukan, konsekuensinya bukan hanya pada individu guru, tetapi pada sistem pendidikan secara keseluruhan.
Angka Partisipasi Sekolah berpotensi menurun.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) makin menjauh dari rata-rata nasional.
Program Wajib Belajar 13 Tahun bisa menjadi “mimpi di siang bolong”.
Dan yang paling mengkhawatirkan: angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di NTT—yang selama ini sudah tinggi akibat faktor ekonomi—bisa bertambah.
╔════════════════════════════════════╗
“Kebijakan itu bisa menjadi penyumbang baru angka Anak Tidak Sekolah di NTT.”
╚════════════════════════════════════╝
Ajakan Duduk Bersama
Di ujung pernyataannya, PGRI NTT tidak memilih nada konfrontatif. Mereka memilih pintu dialog.
╔════════════════════════════════════╗
“Pemerintah daerah perlu duduk bersama berbagai pihak, termasuk PGRI NTT, untuk memberi masukan dan pertimbangan strategis sebelum mengambil keputusan besar ini.”
╚════════════════════════════════════╝
Kupang sore itu tetap berjalan seperti biasa. Namun di balik aktivitas rutin, ada kegelisahan yang tak kasatmata—kekhawatiran bahwa keputusan administratif bisa berubah menjadi krisis sosial.
Karena ketika guru kehilangan ruang mengajar, yang paling terdampak bukan hanya keluarga mereka.
Melainkan ribuan anak yang sedang menggantungkan masa depan pada satu papan tulis, satu buku, dan satu sosok yang berdiri di depan kelas.
Dan jika papan tulis itu kosong, siapa yang akan menjelaskan mimpi kepada mereka?
