ATAMBUA | BELUPOS.COM – Reformasi Polri kembali menjadi topik hangat pasca Presiden RI, Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh. Bukan sekadar kosmetik, melainkan perubahan fundamental yang bisa mengembalikan marwah hukum dan kepercayaan publik.

Ketua Umum Komisi Akselerasi Nasional (Misinas), Lodi Lukas, menegaskan, reformasi ini harus melibatkan unsur masyarakat sipil: akademisi, LSM advokasi, pegiat HAM, tokoh reformasi, serta tokoh agama.
“Kalau hanya dari internal pemerintah, publik akan menilai setengah hati. Reformasi harus melibatkan semua pihak agar terasa adil, transparan, dan benar-benar memulihkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Belajar dari Negara Lain

Sejumlah negara telah berhasil melakukan reformasi kepolisian secara menyeluruh, dan Indonesia dapat menarik pelajaran berharga dari sana:

1. Jepang – Polisi ditempatkan dekat dengan masyarakat melalui sistem koban (pos polisi kecil) yang terbuka 24 jam. Sistem ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga pelayanan sosial. Hasilnya, kepercayaan masyarakat Jepang terhadap polisi sangat tinggi.
2. Jerman – Struktur kepolisian dibagi secara federal, dengan pengawasan ketat dari parlemen dan ombudsman independen. Transparansi menjadi kunci utama dalam setiap kebijakan publik, termasuk penggunaan anggaran.
3. Korea Selatan – Melakukan reformasi besar-besaran pada 1990-an setelah krisis demokrasi. Polisi dipaksa melepaskan diri dari campur tangan politik, dengan pengawasan kuat dari lembaga sipil. Kini, kepolisian Korea Selatan menjadi salah satu yang paling dipercaya di Asia.

Indonesia, menurut Lodi Lukas, bisa mengambil inspirasi dari ketiga negara tersebut.
“Polisi kita harus dikembalikan pada fitrahnya: menjaga kriminal murni, melindungi masyarakat, dan menjadi simbol hukum yang adil. Fungsi lain yang tumpang tindih dengan lembaga negara lain sebaiknya dikembalikan pada instansi asalnya,” ujarnya.

Metode Pencegahan dan Solusi Hukum

Selain restrukturisasi kewenangan, ada beberapa langkah pencegahan yang wajib dilakukan:

• Digitalisasi Proses – Semua sistem rekrutmen, mutasi, dan promosi harus transparan berbasis teknologi agar tidak bisa dimainkan oleh oknum.
• Audit Eksternal – Audit kinerja dan keuangan Polri oleh lembaga independen yang dilaporkan langsung ke publik.
• Pendidikan Moral – Menanamkan etika, HAM, dan integritas sejak pendidikan dasar kepolisian.
• Sanksi Tegas – Hukuman pidana dikombinasikan dengan kerja sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Mengembalikan Kepercayaan Publik

Reformasi Polri adalah jalan panjang, namun mendesak. Tanpa langkah radikal, kepercayaan publik akan terus merosot.
“Kalau Presiden berani melakukan reformasi total, publik akan kembali percaya. Polisi bukan lagi ditakuti, tetapi dihormati. Hukum bukan lagi jadi alat kekuasaan, tetapi menjadi nafas bangsa,” tegas Lodi Lukas.

Indonesia tengah berada di persimpangan sejarah. Apakah Polri tetap menjadi institusi dengan stigma krisis kepercayaan, atau bertransformasi menjadi pengayom rakyat sejati? Jawabannya ada pada keberanian politik dan konsistensi reformasi hukum.

BELUPOS.COM – Menyuarakan Suara Rakyat Demi Kebenaran