KEFAMENANU |BELUPOS.Com) – Pameran budaya Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) di Osaka, Jepang, yang dipimpin Bupati Falentinus Desale Kebo, menuai sorotan tajam. Alih-alih hanya menjadi kebanggaan promosi budaya lokal ke dunia internasional, langkah ini justru meninggalkan tanda tanya besar soal transparansi anggaran dan kepatuhan pada aturan hukum.
Ketua Garda TTU, Paulus Modok, menilai niat mempromosikan budaya daerah di Osaka sejatinya langkah mulia.
“Promosi budaya dan produk lokal ke panggung dunia memang sangat elegan.
Tetapi di tengah kondisi ekonomi daerah yang memprihatinkan dan gencarnya efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo, perjalanan ini meninggalkan rasa miris di masyarakat,” tegasnya, Sabtu (30/8/2025).
Persoalan kian mengemuka ketika publik menyoroti siapa saja yang ikut serta dan bagaimana biaya perjalanan ini ditanggung. Bupati TTU diketahui membawa serta istrinya, Andini—yang juga anggota DPRD TTU dari PDI-P—serta anaknya yang masih di bawah umur dan difungsikan sebagai penerjemah.
Padahal, aturan jelas tertuang dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2011: setiap anggota DPRD yang melakukan perjalanan luar negeri wajib mendapat izin gubernur dan persetujuan Menteri Dalam Negeri. “Publik berhak tahu apakah keberangkatan Ibu Andini telah memenuhi aturan ini. Fraksi PDI-P TTU juga harus bersikap jelas,” ungkap Paulus.
Lebih jauh, transparansi biaya menjadi polemik. Bupati sebelumnya menyebut sumber pendanaan berasal dari UMKM, Bank NTT, dan Pemda TTU. Namun fakta yang terungkap, anggaran perjalanan mencapai lebih dari Rp900 juta: sekitar Rp600 juta ditanggung APBD TTU, sementara Rp300 juta berasal dari Bank NTT. Publik juga menyoroti keberangkatan istri pejabat lain, termasuk istri Kajari dan istri Ketua DPRD, yang disebut-sebut dibiayai oleh pos UMKM.
“Ini bukan lagi soal promosi budaya. Ini soal etika, kepatuhan aturan, dan rasa keadilan masyarakat. Jangan sampai perjalanan ke Osaka menjadi beban moral dan politik yang panjang,” ujar Paulus Modok dengan nada getir.
Di balik panggung Osaka yang gemerlap, masyarakat TTU kini menunggu jawaban: apakah pameran budaya ini benar membawa harum nama daerah, atau justru menyisakan catatan kelam dalam perjalanan kepemimpinan.
