BIAK |BELUPOS.Com — Di halaman gereja yang biasanya dipenuhi nyanyian pujian dan doa malam, layar putih itu kini memantulkan wajah lain Papua: tentang tanah, tentang masyarakat adat, dan tentang kegelisahan yang tumbuh perlahan di tengah derasnya pembangunan.
Film dokumenter Pesta Babi karya kembali menggema di Kabupaten Biak Numfor melalui rangkaian nonton bareng (Nobar) dan diskusi publik yang digelar berbagai elemen masyarakat—mulai dari pemuda adat, organisasi mahasiswa hingga komunitas gereja.
Gelombang diskusi itu terakhir digelar Badan Pengurus Cabang (BPC) melalui Bidang Aksi Pelayanan bersama DPRP Papua, Seksi PAM GKI Biak Selatan dan Papuan Voice pada Jumat (15/5/2026) di Halaman Kantor GKI Klasis Biak Selatan.
Tak berhenti di sana, gaung pemutaran film terus berlanjut hingga lingkungan jemaat. Pada Minggu malam (17/5/2026), Pemuda Adat dan Jemaat GKI Abigail KBS Yafdas kembali menggelar Nobar dan diskusi publik di halaman gereja mereka.
Di tengah suasana itu, Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan (Akspel) BPC , Jovan Yoga Fabanyo , menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap masyarakat adat di Papua Selatan, khususnya di Merauke dan sekitarnya, yang dinilai sedang menghadapi ancaman terhadap ruang hidup mereka.
Menurutnya, masyarakat adat saat ini tengah berjuang mempertahankan tanah ulayat di tengah masuknya proyek-proyek besar yang berjalan atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Ruang hidup mereka dirampas tanpa adanya persetujuan dari tokoh atau pemimpin adat setempat. Film ini bukan hanya sekadar bukti perlawanan, tetapi juga sumber inspirasi bagi masyarakat adat lainnya di Nusantara untuk hidup rukun, kuat, dan kompak melawan praktik kolonialisme gaya baru di masa kemerdekaan ini,” ujar saat ditemui wartawan di lokasi Nobar GKI Abigail Yafdas, Minggu (17/5/2026).
Bagi Jovan, gereja tidak bisa berdiri jauh dari persoalan masyarakat adat Papua. Ia bahkan mendesak seluruh denominasi gereja di Indonesia, khususnya di Tanah Papua dari Raja Ampat hingga Merauke, agar lebih aktif menyuarakan hak-hak masyarakat adat yang dinilai terancam oleh ekspansi pembangunan dan investasi.
Secara khusus, ia berharap dapat mengambil sikap lebih tegas dengan menginstruksikan warga jemaat menggelar Nobar film Pesta Babi sekaligus menyatakan penolakan terhadap proyek-proyek yang dianggap merusak hak hidup masyarakat adat.
╔════════════════════════════════╗
“Mengapa gereja harus mengambil sikap? Karena jemaat gereja adalah masyarakat adat itu sendiri. Orang yang beribadah setiap Minggu adalah orang yang sama yang tanah adatnya sedang terancam.”
╚════════════════════════════════╝
Menurut , jika gereja memilih diam ketika ruang hidup umatnya mengalami tekanan, maka gereja perlahan akan kehilangan relevansi moral di mata jemaat.
Ia menegaskan bahwa gereja tidak cukup hanya menggembalakan kehidupan rohani umat, tetapi juga harus hadir menjaga martabat, hak hidup, dan ruang sosial masyarakat adat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari jemaat itu sendiri.
Lebih jauh, GMKI Biak juga mendorong lembaga gereja agar secara resmi menyuarakan kritik terhadap kebijakan pembangunan yang dinilai represif serta meminta pemerintah melakukan pendekatan yang lebih transparan dan humanis kepada masyarakat adat.
“Lembaga gereja memiliki kewajiban moral dan iman untuk berdiri bersama masyarakat adat. Hak ulayat bukan hanya soal kepemilikan tanah, melainkan soal harga diri, identitas budaya, dan masa depan generasi,” tegasnya.
Secara kontekstual, polemik seputar film dokumenter Pesta Babi belakangan memang berkembang menjadi ruang diskusi nasional mengenai hubungan antara pembangunan, masyarakat adat, dan kebebasan berekspresi. Di sejumlah daerah, pemutaran film tersebut memunculkan perdebatan publik yang memperlihatkan masih sensitifnya isu tanah adat dan proyek strategis nasional di Papua.
╔════════════════════════════════╗
“Ketika tanah adat mulai kehilangan suara, sering kali gereja menjadi tempat terakhir masyarakat berharap ada keberanian yang masih berdiri bersama mereka.”
╚════════════════════════════════╝
