Pengelolaan Hutan Harus Berkelanjutan dan Bernilai Ekonomi bagi NTT
KUPANG |BELUPOS.Com– Di ruang yang dipenuhi harapan dan visi besar, Hotel Harper Kupang menjadi saksi lahirnya komitmen baru bagi kelestarian alam Nusa Tenggara Timur. Jumat (27/3/2026), Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena membuka Rapat Koordinasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se-Provinsi NTT dengan pesan yang dalam: hutan bukan hanya sekadar pepohonan, melainkan nyawa kehidupan dan sumber harapan bagi generasi kini dan mendatang.
Dalam pandangannya yang luas, Gubernur Melki menegaskan bahwa hutan memiliki peran ganda yang sangat vital; sebagai penyeimbang ekologi yang menjaga keseimbangan alam, sekaligus sebagai lumbung ekonomi yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Hutan memiliki peran yang sangat vital, tidak hanya sebagai penyangga kehidupan dari sisi ekologis tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan sosial yang besar bagi masyarakat, khususnya di sekitar kawasan hutan.”
Menyadari karakteristik geografis NTT yang unik, pemimpin daerah ini menekankan tanggung jawab yang besar di pundak kita semua.
“Hutan kita memang tidak luas seperti Kalimantan atau Papua, tetapi justru karena luasnya yang hanya sedikit itu kita harus menjaganya dengan lebih kuat dan lebih serius.”
Lebih jauh, Gubernur Melki mengajak seluruh pihak untuk mengubah paradigma pengelolaan hutan. Ia menegaskan bahwa konservasi tidak harus berarti mematikan ekonomi, melainkan justru membuka peluang baru yang lebih cerdas dan berkelanjutan.
“Hutan itu fungsinya bukan sekadar urusan konservasi dan ekologis, tapi manfaat sosial dan ekonominya harus kita urus dengan baik. Kita punya produk dalam hutan ini kan banyak, khususnya dalam bidang hasil hutan bukan kayu (HHBK). Ini perlu didata dan dikembangkan secara serius. Setiap KPH harus mampu mengembangkan produk unggulan yang bisa dipasarkan, termasuk melalui NTT Mart.”
Rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda administratif, melainkan momen refleksi untuk merumuskan strategi menghadapi berbagai tantangan, mulai dari konflik lahan, aktivitas ilegal, hingga upaya memaksimalkan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gubernur menegaskan peran KPH sebagai ujung tombak yang harus bergerak dinamis.
“KPH tidak hanya berfungsi sebagai pengelola kawasan, tetapi juga harus menjadi motor penggerak pembangunan kehutanan di daerah. Sektor kehutanan tidak boleh hanya dilihat dari sisi konservasi, tetapi harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.”
Pengelolaan hutan di NTT kini berada pada titik balik yang strategis. Tantangan demi tantangan yang ada justru harus menjadi pendorong untuk berinovasi, mulai dari pengembangan ekowisata, perdagangan karbon, hingga kemitraan yang berkeadilan. Mengubah hutan dari sekadar objek pelestarian menjadi subjek pembangunan ekonomi adalah kunci agar alam tetap lestari namun rakyat pun sejahtera.
Di penghujung acara, langkah Gubernur yang turut membeli produk unggulan pameran menjadi simbol nyata bahwa dukungan terhadap potensi alam NTT harus dimulai dari keteladanan. Seperti pohon yang berakar kuat namun menjulang tinggi menembus langit, demikianlah NTT harus berdiri: menjaga bumi dengan hati, namun mengelola kekayaannya dengan kepala dan tangan yang kreatif demi masa depan yang cerah.
