ATAMBUA |BELUPOS.Com— Suasana khidmat menyelimuti ruang pelantikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu. Di hadapan jajaran Forkopimda, para pimpinan OPD, serta sejumlah pejabat daerah, Wakil Bupati Belu, , ST, memimpin pengambilan sumpah jabatan bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas yang baru dilantik.
Satu per satu nama dipanggil. Tangan terangkat, sumpah diucapkan dengan penuh kesadaran. Bagi mereka yang dilantik, momen itu bukan sekadar seremonial birokrasi, tetapi sebuah penegasan awal tentang tanggung jawab yang kini berada di pundak mereka: melayani masyarakat Kabupaten dengan integritas dan dedikasi.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Belu menegaskan bahwa jabatan yang diberikan kepada para pejabat tersebut bukan sekadar posisi administratif dalam struktur pemerintahan. Jabatan itu, menurutnya, adalah amanah yang menuntut kerja nyata dan komitmen moral.
╔════════════════════════════════════╗
“Saya ingatkan bahwa setiap pejabat yang dilantik harus mampu menunjukkan kinerja yang nyata, bekerja secara disiplin, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika pemerintahan. Layanilah masyarakat secara baik,”
— Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Goncalves
╚════════════════════════════════════╝
Ia juga menegaskan bahwa orientasi kerja aparatur pemerintah harus sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan yang sehat, aparatur negara bukanlah pihak yang dilayani, melainkan pelayan publik.
╔════════════════════════════════════╗
“Aparatur harus menjadi pelayan masyarakat, bukan untuk dilayani. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan program kerja harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
╚════════════════════════════════════╝
Lebih jauh, Wakil Bupati Belu mengingatkan bahwa para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing. Ia mendorong terciptanya koordinasi, komunikasi, dan kerja sama yang kuat antarlembaga demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Semua itu, menurutnya, sejalan dengan visi pembangunan daerah: Kabupaten Belu yang berkualitas, mandiri, harmonis, demokratis, dan berbudaya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Belu juga menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik, seraya berharap mereka mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta semangat pengabdian.
╔════════════════════════════════════╗
“Bekerjalah dengan penuh semangat, loyalitas, dan komitmen untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
╚════════════════════════════════════╝
Secara kontekstual, pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu merupakan bagian penting dari proses penyegaran birokrasi. Pergantian dan penempatan aparatur di posisi strategis diharapkan mampu memperkuat kinerja pemerintahan daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan profesionalitas aparatur negara.
Adapun pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut antara lain:
- Martha Martins Naibuti, SKM – Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu
- Maria Regolinda Ervina Bria, S.ST – Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Lamaknen Selatan
- Marianus Flavianus Mite, A.Md.Kep – Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Lamaknen Selatan
- Herminus Bou, S.STP., MM – Lurah Tulamalae
- Ruben Bauk, S.H – Lurah Lidak
- Jibrael W.A. Taka Logo, SE – Lurah Rinbesi
- Dominikus Mau Bele, S.IP, M.Sos – Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Nanaet Duabesi
- Agustinus Ulu, S.IP – Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Nanaet Duabesi
- Paulus Nahak Boisala, SE – Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Lamaknen
- Alfreds S.F. Kaikatui, S.STP – Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Kota Atambua
Di balik prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat itu, tersimpan harapan besar masyarakat. Sebab setiap jabatan publik sejatinya bukan hanya tentang kekuasaan administratif, melainkan tentang sejauh mana seorang pejabat mampu menghadirkan kehadiran negara dalam kehidupan rakyatnya.
