BELUPOS.Com | NTT — Isu mengenai 9.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Provinsi NTT yang disebut-sebut akan dirumahkan terus menuai respons dari berbagai pihak. Kali ini, sikap tegas datang dari anggota DPRD Provinsi NTT daerah pemilihan TTU, Belu, dan Malaka, Drs. Kasimirus Kolo, M.Si.
Kasimirus Kolo menyatakan secara terbuka penolakannya terhadap wacana perumahan ribuan PPPK tersebut. Menurutnya, kebijakan yang menyangkut hajat hidup banyak orang harus dipertimbangkan secara matang dan tidak boleh diambil secara sepihak tanpa memperhatikan dampak sosialnya.
╔════════════════════════════════════╗
“Saya dengan tegas menolak jika 9.000 PPPK
Provinsi NTT harus dirumahkan.
Jangan pernah main-main dengan nasib rakyat.”
╚════════════════════════════════════╝
Ia menilai para PPPK telah menjalankan tugas dan pengabdiannya dalam pelayanan publik di berbagai sektor, sehingga keberadaan mereka tidak bisa dipandang sebelah mata. Kebijakan yang berpotensi menghilangkan mata pencaharian ribuan orang, lanjutnya, tentu akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan keluarga dan stabilitas sosial di daerah.
Di wilayah TTU, Belu, dan Malaka, kehadiran PPPK sangat membantu pelayanan dasar masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun administrasi pemerintahan. Karena itu, wacana perumahan massal memicu kekhawatiran luas, khususnya bagi mereka yang menggantungkan harapan pada status kepegawaian tersebut.
Belu Pos mencatat, isu ini masih berkembang dan menjadi perhatian publik di NTT. Sikap yang disampaikan Kasimirus Kolo menjadi bagian dari aspirasi yang menghendaki agar pemerintah mempertimbangkan kembali setiap kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
Di tengah dinamika kebijakan dan tantangan anggaran, suara wakil rakyat diharapkan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat. Sebab pada akhirnya, kebijakan bukan sekadar angka dalam perencanaan, melainkan menyangkut masa depan ribuan keluarga di Nusa Tenggara Timur.
