Di Bete Lalenok, RKPD 2027 Dibuka dan Angka-Angka Diminta Turun Menjadi Nasi
ATAMBUA |BELUPOS.Com—
Pagi belum sepenuhnya lepas dari dingin ketika Gedung Wanita Bete Lalenok dipenuhi suara langkah dan bisik perencanaan. Di ruangan itu, bukan hanya dokumen yang dibuka, tetapi juga harapan—dan kegelisahan. Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, berdiri dan membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Belu Tahun 2027, Rabu (29/01/2026), dengan satu kalimat yang langsung menohok jantung kebijakan: pembangunan harus berjejak di hidup rakyat.
Forum ini, kata Vicente, bukan sekadar ritual tahunan yang selesai dengan tanda tangan dan foto. Ia adalah pintu awal—tempat aspirasi diuji sebelum berubah menjadi prioritas. Mekanisme yang wajib dilalui, ya. Tapi lebih dari itu, ia adalah ruang moral: apakah negara hadir, atau sekadar mencatat.
“Forum ini sangat penting karena menjadi bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang harus dilalui,”
— Vicente Hornai Gonsalves
RKPD, lanjutnya, adalah wajah tahunan dari RPJMD—disusun berlapis dari rancangan awal hingga dokumen akhir. Namun Vicente menggeser fokus: prosedur boleh rapi, tetapi arah harus benar. Dokumen tidak boleh dingin; ia harus peka pada denyut kebutuhan riil masyarakat, menjawab isu strategis daerah, dan tetap sejalan dengan kebijakan nasional serta Provinsi NTT.
Tahun 2027 ditempatkan dalam bentang visi 2025–2029: Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya. Lima misi mengikatnya—peningkatan kualitas manusia, ekonomi berbasis potensi lokal, infrastruktur dan lingkungan berlandaskan tata ruang, birokrasi yang profesional dan berintegritas, serta budaya dan kearifan lokal yang dijaga berkelanjutan.
Dari sana, fokus pembangunan 2027 dipertegas: pelayanan dasar dan kualitas sumber daya manusia. Pilar pendukungnya menyusul—penguatan infrastruktur, tata kelola pemerintahan, pengembangan budaya, dan ekonomi daerah. Sepuluh program prioritas disusun sebagai kompas: pendidikan dasar yang bermutu; layanan kesehatan yang menjangkau; pertanian dan ketahanan pangan yang kuat; UMKM yang tumbuh; tenaga kerja yang siap; rumah layak huni; air bersih; digitalisasi layanan; kesejahteraan ASN; hingga cita-cita Belu sebagai Sentral Festival of Timor.
Namun Vicente tidak berhenti pada daftar. Ia menyentuh luka lama yang tak boleh lagi ditutupi istilah teknokratis: kemiskinan. RKPD 2027, tegasnya, harus menjabarkan langkah konkret—bukan jargon—agar penurunan kemiskinan tidak sekadar grafik yang turun di layar.
Di tengah keterbatasan dana transfer pusat, ia menuntut disiplin baru: efisiensi dan efektivitas. Setiap rupiah harus punya tujuan, setiap program mesti punya indikator, dan setiap indikator harus bisa dirasakan.
“Pembangunan Kabupaten Belu tidak boleh berhasil di atas kertas, tetapi gagal di meja makan rakyat,”
— Vicente Hornai Gonsalves
Kalimat itu menggantung lama di ruangan. Ia seperti cermin yang memaksa semua pihak bercermin. Maka Vicente meminta perangkat daerah menyajikan data yang jujur dan akurat, serta menuntaskan Renja 2027 tepat waktu—agar perencanaan tidak tercerai, tidak reaktif, dan tidak lupa arah.
Forum pun dibuka secara resmi dengan doa. Hadir para pemangku kebijakan: Plh. Sekda Belu, Plh. Kabid PPEPD Bapperida Provinsi NTT, staf ahli, asisten sekda, staf khusus, akademisi, pimpinan OPD, dan para camat. Mereka datang membawa catatan, pulang dengan tanggung jawab.
Di Bete Lalenok hari itu, pembangunan tidak diminta untuk indah di laporan. Ia diminta kenyang di rumah rakyat.
