Perjalanan suci itu berakhir pada meja sanksi.
Hukum Administrasi Negara
JAKARTA |BELUPOS.Com)-Pada Selasa, 9 Desember 2025, suara negara jatuh dengan tegas namun berlapis makna. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, usai menunaikan umrah tanpa izin saat wilayahnya berstatus tanggap darurat bencana.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan abai terhadap amanat rakyat di tengah situasi darurat,” ujar Mendagri, memilih diksi yang nyaris tanpa getar, namun penuh bobot pemerintahan.
Inspektorat Jenderal Kemendagri memastikan pelanggaran yang berdiri jelas dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i, UU 23/2014, yang melarang kepala daerah bepergian ke luar negeri tanpa izin Mendagri. Ketentuan yang tampak formal ini, justru lahir dari kesadaran konstitusional: pemimpin, pada jam terdalam krisis, wajib menjadi wajah hadir pemerintahan.
Sanksi dijatuhkan berdasarkan Pasal 77 ayat (2): pemberhentian sementara tiga bulan. Tak ada debat teologis, tak ada tafsir abu-abu—administrasi negara berdiri tegak pada norma tertulisnya.
Selama menjalani masa disiplin, Mirwan tak sekadar menepi, melainkan harus mengikuti pembinaan dan magang pemerintahan di Kemendagri, ritus birokrasi yang dirancang agar jabatan kembali dijalani dengan kesadaran penuh.
“Saya menunjuk Wakil Bupati Baital Mukadis sebagai Pelaksana Tugas Bupati Aceh Selatan,” tegas Tito. Roda pemerintahan tidak boleh tergelincir hanya karena satu kesalahan legitimasi perjalanan.
Di balik pengumuman resmi, tersirat imbauan yang nyaris menjadi seruan etika bernegara:
semua kepala daerah diminta tidak meninggalkan wilayahnya hingga 15 Januari 2026, mengingat ancaman bencana hidrometeorologi belum mereda. Dalam keadaan genting seperti itu, absensi bukan sekadar absensi—melainkan potensi runtuhnya kepercayaan publik.
Hukum lalu bergerak pada lapisan berikutnya. Tito mengurai batas tegas antara pemberhentian sementara dan pemberhentian definitif. UU 23/2014 tidak menyediakan pintu pencopotan langsung oleh kementerian.
Untuk pemberhentian permanen, DPRD harus bersidang penuh kuorum: 3/4 hadir, 2/3 setuju, lalu keputusan diusulkan ke Mahkamah Agung—sebelum negara mengetuk palu terakhir.
Keadilan administrasi di sini tampil dalam bentuknya yang paling sunyi: tidak emosional, tidak berteriak, tetapi bertumpu pada prosedur.
Negara mengingatkan—bahwa kehadiran seorang pemimpin bukan sekadar simbol, melainkan perlindungan yang harus nyata saat rakyat menunggu di ruang rawan bencana.
Pada akhirnya, perjalanan umrah ini menjelma catatan etis pemerintahan:
bahwa ada saat ketika ibadah paling mulia seorang pejabat publik bukan di tanah suci, melainkan di tengah genangan, lumpur, dan warga yang memerlukan keputusan hari itu juga.
“Ketaatan tertinggi pejabat negara adalah pada mandat yang dipercayakan rakyat kepadanya,” tutup Mendagri dalam nada yang serupa doa—hanya tanpa kitab, karena undang-undang telah lebih dari cukup.
