KEFAMENANU |BELUPOS.Com)— Fenomena kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU) setahun terakhir terus menjadi sorotan. Di tengah berbagai kebijakan yang dinilai tak berpihak pada rakyat kecil, suara kritik kian menguat dari berbagai kalangan masyarakat sipil.
Salah satunya datang dari Paulus Modok, aktivis Garda TTU, yang dengan nada getir mempertanyakan keheningan para wakil rakyat di tengah derasnya keluhan masyarakat.
“Mengapa wakil rakyat diam ketika rakyat menangis karena kekuasaan yang sewenang-wenang?” ujarnya kepada Belu Pos, Sabtu (8/11/2025).
Menurutnya, satu per satu kebijakan Bupati Falen Kebo dan Wakilnya Kamilus Elu justru menambah deret panjang kegelisahan warga Biinmaffo. Awalnya, publik menyambut penuh harapan lewat slogan “perubahan total”. Namun, perubahan yang diimpikan itu perlahan menjelma jadi pertunjukan kekuasaan yang tak populis di mata rakyat.
Langkah efisiensi anggaran dengan “mengandangkan” mobil dinas sempat menuai pujian. Tapi harapan itu kandas ketika muncul kebijakan lain yang dinilai tak sejalan, seperti partisipasi Pemkab TTU dalam pameran budaya di Osaka, Jepang, yang justru berbiaya besar dan bertentangan dengan semangat efisiensi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
“Publik bingung. Di satu sisi bicara hemat, di sisi lain tampil di panggung luar negeri dengan pembiayaan besar,” kata Paulus.
Tak berhenti di sana, janji program beasiswa bagi anak TTU kurang mampu melalui kerja sama dengan STIKES Nusantara Kupang pun kini tanpa kejelasan. Skema bantuan yang disebut bersumber dari dana CSR dan pribadi Bupati hingga kini tak kunjung terealisasi, membuat mahasiswa yang sudah terdaftar merasa diabaikan.
“Rakyat seperti ditakdirkan untuk terus mempercayai janji pemimpinnya,” sindirnya.
Masalah lain yang tak kalah menyesakkan adalah non-job sejumlah pejabat dengan alasan pelanggaran disiplin yang sulit dibuktikan secara hukum. Ironisnya, parlemen daerah seolah hanya menjadi penonton di tengah hiruk-pikuk kebijakan yang kontroversial.
Puncak kekecewaan publik, menurut Paulus, tampak jelas saat 192 tenaga PPPK tahap kedua dibatalkan sepihak oleh Bupati Falen Kebo dengan alasan maladministrasi yang tak dijelaskan secara terbuka.
“Persoalan maladministrasi seperti apa yang dimaksud bupati? Masyarakat butuh kepastian hukum, bukan retorika,” tegasnya.
Paulus pun menggugah nurani para wakil rakyat agar tidak sekadar hadir di kursi empuk dewan, melainkan hadir untuk memperjuangkan penderitaan rakyat yang memilih mereka.
“Apakah mereka di sana untuk melegitimasi kekuasaan, atau untuk membela rakyat yang memberi mandat? Kursi yang mereka duduki itu bertahta di atas penderitaan rakyat,” ujarnya dengan suara bergetar.
Pernyataannya dengan seruan moral bagi para legislator TTU:
“Sampai kapan kalian menonton kekuasaan ini? Apakah masih ada nurani untuk membela rakyat yang kini kehilangan harapan?”
