KUPANG |BELUPOS.Com– Di sebuah ruang pertemuan yang dipenuhi semangat kolaborasi, percakapan tentang masa depan kawasan perbatasan kembali bergema. Bukan sekadar membahas angka dan laporan, tetapi merajut harapan tentang bagaimana pembangunan dapat benar-benar hadir dan dirasakan oleh masyarakat yang hidup di beranda terdepan Indonesia.
Suasana itulah yang mengiringi Rapat Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Tematik Kawasan Perbatasan (PERMATA) Tahun 2026 yang digelar oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (25/6/2026), di Aula BPPD Provinsi NTT.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala BPPD Provinsi NTT, Ir. Maksi Y.E. Nenabu, M.T., mewakili Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT, dan diikuti oleh 17 Perangkat Daerah (PD) Tematik lingkup Pemerintah Provinsi NTT.
Forum evaluasi ini menjadi ruang bersama untuk menilai capaian pelaksanaan program dan kegiatan PERMATA Tahun Anggaran 2026, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan kawasan perbatasan. Melalui pertemuan tersebut, seluruh perangkat daerah pelaksana didorong untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan data dan informasi, serta memastikan setiap intervensi pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan pembangunan kawasan perbatasan Provinsi NTT.
Dalam sambutannya, Maksi Nenabu menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak dapat berjalan secara parsial. Dibutuhkan kesamaan visi, sinergi lintas sektor, serta komitmen yang kuat dari seluruh perangkat daerah agar setiap program yang dirancang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
╔════════════════════════════════════╗
║ “Keberhasilan pembangunan kawasan ║
║ perbatasan sangat bergantung pada ║
║ sinergi lintas sektor dan komitmen ║
║ seluruh perangkat daerah. Hasil ║
║ evaluasi ini harus menjadi dasar ║
║ penyempurnaan program dan penguatan ║
║ perencanaan pembangunan yang lebih ║
║ terarah, efektif, serta berdampak ║
║ nyata bagi kesejahteraan masyarakat.” ║
╚════════════════════════════════════╝
Evaluasi yang dilakukan tidak hanya menjadi sarana mengukur capaian program, tetapi juga momentum memperkuat kerja sama antarlembaga. Di tengah kompleksitas wilayah perbatasan yang memiliki tantangan geografis, infrastruktur, dan akses pelayanan dasar yang berbeda dengan wilayah lainnya, sinkronisasi kebijakan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.
Secara kontekstual, kawasan perbatasan NTT memiliki posisi strategis sebagai wajah terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain. Karena itu, keberhasilan program PERMATA tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, melainkan juga menyangkut penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan publik, serta kehadiran negara yang nyata dalam meningkatkan kualitas hidup warga di wilayah perbatasan.
Rapat evaluasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat arah pembangunan kawasan perbatasan pada masa mendatang. Sebab di wilayah yang menjadi gerbang bangsa itu, setiap program yang dirancang bukan sekadar agenda birokrasi, melainkan ikhtiar bersama untuk memastikan bahwa kemajuan tidak berhenti di pusat-pusat kota, tetapi menjangkau hingga ke batas-batas negeri, tempat merah putih pertama kali menyapa dunia.
