KEFAMENANU |BELUPOS.Com — Ada sesuatu yang terasa ganjil ketika sebuah gedung pemerintahan berdiri megah dengan jejak anggaran negara, tetapi justru tidak menjadi tempat bekerja dan mengabdi para pemimpin yang seharusnya menempatinya.
Di Malaka, pertanyaan itu kini bergerak dari lorong-lorong percakapan publik menuju satu titik yang lebih tajam: untuk apa anggaran negara kembali dikeluarkan untuk menyewa rumah jabatan, sementara rumah jabatan dan kantor pemerintahan telah dibangun?
Pertanyaan tersebut disuarakan Ketua Garda, Paulus Bau Modok, kepada media ini, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Paulus, persoalan kantor Bupati Malaka serta rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tidak semestinya terus berhenti pada alasan bahwa bangunan tersebut belum dapat ditempati karena kondisi tertentu.
Baginya, perhatian publik justru harus diarahkan kepada konsekuensi penggunaan anggaran daerah untuk biaya sewa rumah jabatan maupun penggunaan rumah pribadi sebagai pengganti fasilitas rumah jabatan.
Di titik inilah, menurut Paulus, publik berhak meminta penjelasan yang terbuka.
Bukan semata tentang mengapa sebuah bangunan belum ditempati, melainkan tentang mengapa negara kembali mengeluarkan uang untuk fasilitas yang secara fungsi telah disiapkan melalui pembangunan sebelumnya.
ketika gedung negara berdiri, anggaran kembali berjalan
Di balik persoalan tersebut terdapat pertanyaan yang lebih besar mengenai prinsip efisiensi anggaran.
Paulus menilai, penggunaan anggaran untuk menyewa rumah jabatan bagi Bupati dan Wakil Bupati Malaka patut dipertanyakan apabila fasilitas rumah jabatan yang telah dibangun pemerintah sebenarnya masih tersedia dan dapat digunakan setelah memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administratif.
Ia menilai, anggaran daerah semestinya lebih diarahkan kepada kebutuhan masyarakat, terutama pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.
“Publik meragukan argumentasi yang berlindung pada narasi bahwa bangunan kantor Bupati dan rumah jabatan Bupati serta Wakil Bupati belum bisa ditempati. Alasan itu tidak serta-merta membenarkan penggunaan anggaran untuk biaya rumah jabatan,” kata Paulus.
Pernyataan itu membawa persoalan keluar dari sekadar perdebatan mengenai bangunan.
Ia menyentuh wilayah yang lebih sensitif: tanggung jawab moral dalam mengelola uang rakyat.
Sebab setiap rupiah dalam APBD bukanlah uang tanpa pemilik. Di dalamnya terdapat pajak, pendapatan daerah, serta berbagai sumber pembiayaan negara yang pada akhirnya kembali dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Karena itu, ketika anggaran digunakan untuk fasilitas pejabat, publik memiliki hak untuk mengetahui dasar kebutuhan, mekanisme penganggaran, besaran biaya, hingga alasan hukum dan administratif yang mendasarinya.
DPRD Malaka Turut Disoroti
Sorotan Paulus tidak berhenti pada eksekutif.
DPRD Malaka sebagai lembaga representasi masyarakat juga ikut menjadi sasaran kritik.
Menurut dia, DPRD seharusnya menjalankan fungsi pengawasan secara lebih kuat terhadap penggunaan anggaran, termasuk memastikan setiap pengeluaran memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta memberikan manfaat yang sepadan bagi masyarakat.
Ia mempertanyakan bagaimana anggaran untuk sewa rumah dinas atau fasilitas pengganti dapat disetujui ketika pemerintah daerah telah memiliki bangunan kantor dan rumah jabatan yang sebelumnya dibangun menggunakan anggaran negara.
“DPRD Malaka sebagai representasi aspirasi rakyat seharusnya menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan publik. Lebih naif lagi apabila penggunaan anggaran untuk rumah jabatan atau rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati disetujui begitu saja tanpa mempertanyakan urgensinya,” ujar Paulus.
Kritik tersebut merupakan pandangan Paulus dan belum menjadi kesimpulan mengenai adanya pelanggaran hukum.
Sebab untuk menyatakan sebuah penggunaan anggaran sebagai tindak pidana, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen penganggaran, dasar hukum pembayaran, proses pengadaan atau sewa, nilai kontrak, pihak penerima pembayaran, serta ada atau tidaknya unsur pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
“Apa Masalah Serius Dibalik Bangunan itu?”
Namun Paulus memilih menggunakan pertanyaan yang lebih keras.
Jika kantor dan rumah jabatan tersebut memang telah dibangun dengan anggaran yang sangat besar, mengapa sampai sekarang belum digunakan?
Pertanyaan itu kemudian berkembang menjadi kegelisahan publik.
“Apa masalah serius sampai Bupati dan Wakil Bupati Malaka tidak menggunakan kantor Bupati dan rumah jabatan yang sudah dibangun?”
Paulus bahkan melontarkan pertanyaan retoris yang sengaja dibuat tajam untuk menggambarkan besarnya keheranan publik.
“Apa ada tersimpan bom atom di situ sehingga Bupati dan Wakil Bupati takut menggunakan kantor dan rumah dinas yang sudah dibangun?”
Pernyataan tersebut merupakan retorika kritik dari Paulus, bukan tuduhan faktual mengenai keberadaan sesuatu di dalam bangunan.
Di balik kalimat keras itu sesungguhnya terdapat satu pertanyaan sederhana: apa alasan objektif, teknis, administratif, atau hukum yang membuat fasilitas tersebut belum dapat digunakan?
Pertanyaan itu penting dijawab secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi.
Dari rumah jabatan menuju meja penegak hukum
Paulus juga meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.
Ia mendorong Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran sewa rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Malaka.
“Kita minta Kejaksaan dan KPK mengusut tuntas persoalan ini karena kita menduga ada aroma yang tidak pantas dimainkan oleh DPRD Malaka dan Pemda Malaka dalam pengelolaan anggaran negara untuk sewa rumah dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati Malaka,” tegas Paulus.
Namun, dugaan tersebut tetap berada pada wilayah yang harus dibuktikan melalui proses hukum.
Tidak boleh ada kesimpulan bahwa Bupati, Wakil Bupati, DPRD maupun pihak lain telah melakukan tindak pidana hanya berdasarkan adanya anggaran sewa rumah jabatan.
Ada atau tidaknya pelanggaran hukum harus ditentukan berdasarkan bukti, dokumen, proses pemeriksaan, serta kewenangan lembaga penegak hukum.
Anggaran rakyat dan pertanyaan yang belum selesai
Persoalan ini pada akhirnya bukan hanya tentang sebuah rumah.
Ia adalah tentang bagaimana kekuasaan memperlakukan uang rakyat.
Jika sebuah fasilitas pemerintahan memang belum layak digunakan, pemerintah memiliki kewajiban menjelaskan secara transparan apa persoalannya, berapa biaya yang telah dikeluarkan, berapa kebutuhan perbaikannya, dan mengapa pilihan menyewa fasilitas lain dianggap lebih efektif atau diperlukan.
Sebaliknya, jika fasilitas tersebut sebenarnya telah memenuhi persyaratan untuk digunakan, maka publik berhak mempertanyakan dasar pengeluaran anggaran tambahan.
Di antara dua kemungkinan itulah transparansi menjadi penting.
Sebab masyarakat Malaka tidak hanya membutuhkan gedung pemerintahan yang berdiri megah.
Mereka membutuhkan pemerintahan yang mampu menjelaskan setiap rupiah yang dibelanjakan atas nama rakyat.
Dan DPRD sebagai lembaga yang membawa mandat rakyat pun berada pada posisi yang sama: mengawasi, mempertanyakan, serta memastikan kebijakan anggaran tidak kehilangan orientasi pada kepentingan publik.
Pada akhirnya, rumah jabatan bukan sekadar bangunan.
Ia adalah simbol fasilitas negara.
Dan ketika fasilitas negara telah dibangun menggunakan uang rakyat, tetapi anggaran kembali dialirkan untuk menyewa fasilitas serupa, maka pertanyaan publik menjadi sah untuk diajukan:
Apakah pengeluaran itu benar-benar kebutuhan negara, atau masih ada alasan lain yang harus dijelaskan kepada rakyat Malaka?
Jawabannya bukan milik satu orang.
Jawabannya harus dibuka melalui dokumen, transparansi anggaran, pemeriksaan yang objektif, dan bila diperlukan, proses hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(L.24)
