JAKARTA |BELUPOS.Com – Di tengah derasnya arus perdagangan global yang melintasi batas-batas negara, muncul harapan baru dari jantung pemerintahan Indonesia. Kebijakan penyederhanaan sistem ekspor-impor melalui mekanisme satu pintu yang didorong Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis untuk menutup celah kebocoran ekonomi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap kekayaan alam nasional.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., pakar hukum internasional dan ekonomi nasional, saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media nasional dan internasional dari markas pusat Partai Oposisi Merdeka di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, Minggu (14/6/2026).
Menurut Sutan Nasomal, kebijakan satu pintu dalam proses ekspor-impor menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai bergerak lebih serius membenahi tata kelola perdagangan luar negeri yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai persoalan birokrasi dan potensi penyimpangan.
“Langkah Presiden Prabowo menerapkan sistem satu pintu dalam ekspor-impor merupakan kebijakan yang tepat. Sistem ini akan memperkuat pengawasan, meningkatkan efisiensi, serta mencegah kebocoran kekayaan negara yang selama ini menjadi perhatian banyak pihak,” ujar Sutan Nasomal.
Ia menilai, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya bergantung pada penyederhanaan prosedur administrasi, tetapi juga harus diikuti dengan penguatan pengawasan terhadap berbagai sektor strategis yang menjadi sumber pendapatan negara.
Dalam pandangannya, pemerintah perlu membangun sistem pengawasan terpadu terhadap sejumlah komoditas utama yang selama ini menjadi penopang ekonomi nasional, mulai dari energi, hasil laut, hasil pertanian, hasil hutan, perkebunan, getah, pertambangan hingga minyak dan gas.
Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat akan menciptakan mekanisme perdagangan yang sehat, transparan, dan memberikan keuntungan lebih besar bagi negara maupun masyarakat.
“Ketika pengawasan berjalan baik, harga jual akan lebih sehat, penerimaan negara meningkat, dan semua pihak akan terdorong untuk mengikuti aturan yang berlaku. Tidak ada lagi ruang bagi praktik-praktik yang merugikan negara,” katanya.
Sutan Nasomal juga menyoroti dugaan adanya praktik-praktik yang selama ini menghambat optimalisasi pendapatan negara dari sektor ekspor. Ia menyebut perlunya audit menyeluruh terhadap aktivitas perdagangan luar negeri yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Menurut dia, lembaga-lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dilibatkan untuk melakukan penelusuran terhadap alur perdagangan ekspor dalam kurun waktu satu dekade terakhir.
“Jika dilakukan pemeriksaan secara komprehensif, bukan tidak mungkin ditemukan potensi kerugian negara yang selama ini belum terungkap. Negara berhak mendapatkan kembali apa yang menjadi hak rakyat,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Sutan Nasomal berharap ketegasan Presiden Prabowo dalam membenahi tata kelola perdagangan dan pengelolaan sumber daya alam dapat membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kekayaan Indonesia ibarat taman yang dianugerahkan Tuhan dengan bunga-bunga terbaik. Tugas negara adalah menjaganya agar tidak layu di tangan para pemburu keuntungan. Jika dikelola dengan jujur dan diawasi dengan kuat, maka hasilnya akan kembali mekar menjadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, serta Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus.
