MANDAILING NATAL|BELUPOS.Com— Pagi belum sepenuhnya tinggi ketika suara pengeras dari masjid memecah rutinitas warga Desa Hutabangun Jae, Kecamatan Bukit Malintang. Pukul 08.30 WIB, pengumuman itu meluncur singkat—Musyawarah Desa (Musdes) akan digelar. Tiga puluh menit kemudian, forum dimulai.
Di saat yang sama, sebagian warga telah lebih dulu menapaki pematang sawah dan kebun. Undangan yang datang mendadak itu, bagi mereka, bukan sekadar soal waktu—melainkan tentang ruang yang terasa tertutup sebelum sempat dibuka.
Musdes yang seharusnya menjadi jantung partisipasi publik, justru memantik tanya. Apakah semua warga benar-benar diberi kesempatan untuk hadir, atau sekadar diinformasikan?
Seorang warga berinisial REN menyuarakan kegelisahan yang diam-diam mengendap di banyak kepala.
╔══════════════════════════════════╗
🌿 “Diumumkan setengah jam sebelum acara. Sementara hari Jumat banyak warga ke sawah dan kebun. Seharusnya diumumkan sejak malam dan diingatkan kembali pagi harinya. Dari dulu kepala desa sebelumnya pun seperti itu.” 🌿
╚══════════════════════════════════╝
Nada suaranya tenang, namun menyimpan kritik yang tajam. Baginya, Musdes bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang hidup tempat suara masyarakat seharusnya bernafas bebas—tanpa dibatasi oleh waktu yang sempit dan informasi yang terburu-buru.
Hari Jumat, yang bagi sebagian warga adalah hari kerja di ladang, mempertegas persoalan. Ketika forum digelar tanpa persiapan informasi yang memadai, partisipasi tak lagi utuh—ia tereduksi menjadi kehadiran segelintir orang.
Di sisi lain, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyebut akan ada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) lanjutan. Namun bagi warga, janji forum berikutnya belum cukup menjawab kegelisahan hari ini: tentang transparansi yang terasa samar sejak awal proses.
Dari hasil Musdes yang berhasil dihimpun, sejumlah agenda disepakati—perawatan dan penambahan lampu penerangan, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Satu poin lain disebut ada, namun belum terurai secara jelas.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Hutabangun Jae telah dilakukan. Namun hingga naskah ini ditulis, belum ada jawaban yang kembali. Diam yang panjang itu justru mempertebal bayangan tentang minimnya keterbukaan.
Musdes, sejatinya, bukan hanya soal keputusan yang dihasilkan. Ia adalah proses—tentang bagaimana suara dikumpulkan, bagaimana warga dilibatkan, dan bagaimana kepercayaan dibangun.
Ketika pengumuman datang terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan, yang terpangkas bukan sekadar kehadiran. Tetapi juga makna dari demokrasi desa itu sendiri.
(Magrifatulloh)
