BETUN |BELUPOS.Com — Pagi yang hangat di Alun-Alun Kota Betun, Sabtu, 2 Mei 2026, tak sekadar menjadi panggung seremonial peringatan Hari Pendidikan Nasional. Di tengah kibaran bendera dan langkah barisan yang tertib, terselip kegelisahan yang tak ikut berbaris—tentang pendidikan yang masih mencari bentuk keadilan di tanah perbatasan Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur.
Tema nasional tahun ini, “Menguatkan Partisipasi Semesta, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, menggema di udara. Namun, gema itu seperti memantul kembali—mencari jawaban di antara realitas yang belum sepenuhnya sejalan.
Ketua PGRI Kabupaten Malaka, Jhon Seran Suri, berdiri di antara kerumunan dengan suara yang tenang namun sarat makna. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh berjalan sendiri; ia harus ditopang oleh kolaborasi nyata lintas pihak.
“Pendidikan bukan hanya tugas pemerintah semata. Ia adalah kerja bersama—kolaborasi dan elaborasi semua elemen harus sungguh-sungguh hadir, bukan sekadar wacana yang indah di atas kertas.”
Ia menyoroti pentingnya penguatan kurikulum berbasis kearifan lokal. Menurutnya, setiap daerah memiliki identitas yang tak boleh larut dalam arus seragam nasional. Peraturan daerah tentang kurikulum lokal, katanya, bukan sekadar dokumen administratif, melainkan penegasan jati diri.
Namun, di balik gagasan besar itu, realitas administratif justru menjadi simpul yang menjerat. Proses kenaikan pangkat guru PNS masih terasa berliku, tersendat di lorong-lorong birokrasi yang panjang dan melelahkan.
“Guru mengabdi dengan hati, tetapi sistem sering membuat langkah mereka tertatih. Kenaikan pangkat yang berbelit perlu dibenahi, agar pengabdian tidak terasa sia-sia.”
Lebih jauh, ia mengungkap jarak yang masih terasa antara sekolah yang berada di bawah kewenangan kabupaten dan yang dikelola pemerintah provinsi. SMA, SMK, dan SLB, meski berdiri di tanah yang sama, kerap berjalan sendiri-sendiri tanpa harmoni program.
Realitas di lapangan menunjukkan adanya sekat tak kasat mata—sebuah ironi di tengah semangat persatuan dalam sistem pendidikan nasional.
“Ada rasa saling menjauh dalam satu wilayah yang sama. Padahal pendidikan seharusnya menyatukan, bukan memisahkan. Tidak boleh ada yang merasa sendiri dalam membangun generasi bangsa.”
Persoalan kesejahteraan juga menjadi nada yang tak bisa diabaikan. Guru PPPK paruh waktu masih menerima gaji yang jauh dari kata layak, bahkan hanya sekitar Rp500 ribu per bulan. Status yang menggantung tanpa kepastian memperpanjang daftar kegelisahan di dunia pendidikan.
Sementara itu, nasib tenaga honorer yang telah masuk dalam database pemerintah masih menjadi tanda tanya panjang—apakah mereka akan diangkat, atau justru terpinggirkan dalam diam.
“Di balik papan tulis, ada kehidupan yang harus dijaga. Guru tidak hanya mengajar, mereka juga berjuang untuk hidup. Kesejahteraan adalah fondasi ketenangan dalam mendidik.”
Di ujung pernyataannya, Jhon mengingatkan bahwa kualitas siswa tidak bisa dilepaskan dari kondisi guru. Pendidikan yang bermutu lahir dari pendidik yang sejahtera, aman, dan terbebas dari rasa takut.
“Siswa yang cerdas lahir dari guru yang tenang. Guru harus merasa aman, nyaman, dan terbebas dari intimidasi maupun kriminalisasi. Di sanalah pendidikan menemukan cahaya sejatinya.”
Di Betun, peringatan Hardiknas tahun ini bukan sekadar upacara. Ia menjelma menjadi cermin—yang memantulkan harapan sekaligus kegelisahan. Sebuah pengingat bahwa pendidikan, di ujung timur Indonesia, masih menunggu sentuhan keadilan yang utuh.
Dan di antara suara-suara yang lirih namun jujur itu, satu hal menjadi terang: pendidikan bukan hanya tentang masa depan anak-anak, tetapi juga tentang bagaimana negara hari ini memperlakukan para gurunya.
