JAKARTA |BELUPOS.Com— Sebuah istilah yang meluncur dari podium kekuasaan kembali memantik perdebatan di ruang publik. Kata-kata yang semula terdengar sebagai ungkapan spontan kini menjelma menjadi bahan diskusi nasional tentang batas bahasa politik, penghormatan terhadap kritik, dan relasi pemerintah dengan pilar-pilar demokrasi. Di tengah riuh itu, Menko Polhukam Mahfud MD memilih angkat suara.
Mahfud mengaku memahami perasaan para jurnalis, pengamat, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menilai penyebutan “londo ireng” oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai sesuatu yang menyakitkan.
“Saya paham, sakit dibilang londo ireng karena pengkhianat itu orang paling jelek,” ujar Mahfud, Selasa (28/7/2026).
Menurut Mahfud, kritik yang selama ini disampaikan berbagai elemen masyarakat tidak lahir dari kepentingan pihak asing. Ia justru menilai hubungan dengan negara atau pihak luar merupakan bagian dari tugas pemerintah dalam menjalankan diplomasi dan kebijakan negara.
“Ya semuanya mengaca diri dong, siapa sih yang bekerja sama dengan orang asing, siapa yang nego-nego dengan orang asing, kalau kita kan ndak,” katanya.
Ia menegaskan kritik tidak seharusnya dipahami sebagai bentuk permusuhan terhadap negara. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kepedulian untuk menghadirkan solusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kalau kita selalu memberi solusi, masa disebut londo ireng,” tegas Mahfud.
Di sisi lain, Penasihat Khusus Presiden Hasan Nasbi menilai ucapan Presiden Prabowo telah dipahami secara keliru. Menurutnya, publik terjebak dalam logical fallacy sehingga memaknai pernyataan Presiden sebagai tudingan kepada seluruh jurnalis maupun LSM, padahal, kata Hasan, pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi.
Perdebatan mengenai istilah “londo ireng” kemudian meluas menjadi diskursus tentang etika komunikasi politik di ruang demokrasi. Bahasa yang digunakan seorang pemimpin bukan sekadar rangkaian kata, melainkan juga simbol yang membentuk persepsi publik terhadap cara negara memandang kritik. Karena itu, pilihan diksi dalam komunikasi politik kerap memiliki dampak yang jauh melampaui konteks saat kalimat tersebut pertama kali diucapkan.
Polemik ini pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang benar atau kelirunya sebuah istilah. Ia juga mengingatkan bahwa dalam demokrasi, kritik, kebebasan pers, dan ruang dialog merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Ketika kata-kata menjadi perdebatan, yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan adalah kemampuan semua pihak menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang bijaksana, terbuka, dan saling menghormati.
