ATAMBUA |BELUPOS.Com – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei 2026 menjadi momentum refleksi mendalam bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan.
Kepala SMPS Taruna Lidak Atambua, Stanis Bria Seran, S.Pd, di Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sabtu (2/5/2]16) menegaskan bahwa pendidikan harus dimaknai sebagai titik sentral dalam membangun sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing.
Stanis menyampaikan bahwa Hardiknas 2026 harus menjadi pemacu semangat bagi para pelajar untuk terus belajar demi menyongsong Indonesia Emas.
╔════════════════════════════════════════════╗
“Hardiknas bukan sekadar seremonial, tetapi momentum perubahan. Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa harus terus memacu semangat belajar siswa agar mampu menjawab tantangan masa depan,”
╚════════════════════════════════════════════╝
Menurutnya, berbagai kegiatan seperti lomba tari antar kelas dan paduan suara yang digelar di sekolah menjadi bagian dari gerakan literasi pendidikan dalam membentuk karakter dan perilaku siswa menjadi pribadi yang lebih baik.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan sekolah berjalan sendiri tanpa arah yang jelas. Pendidikan, kata dia, harus memiliki orientasi yang pasti terhadap masa depan peserta didik.
“Pemerintah harus memikirkan ke mana arah lulusan setelah menamatkan pendidikan. Kurikulum harus mampu melahirkan manusia mandiri yang siap kerja atau berwirausaha, bukan justru menambah angka pengangguran,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi kondisi saat ini, di mana masih banyak lulusan sekolah yang belum terserap di dunia kerja.
╔════════════════════════════════════════════╗
“Apa arti pendidikan jika seperti menanam jagung dalam jumlah banyak, tetapi tidak menghasilkan apa-apa?”
╚════════════════════════════════════════════╝
Lebih lanjut, Stanis menyoroti pentingnya pemberian otonomi kepada sekolah dan guru dalam mengelola sistem pendidikan. Menurutnya, regulasi yang terlalu kaku serta perubahan kurikulum yang sering terjadi justru membuat sekolah dan tenaga pendidik kewalahan.
“Sekolah dan guru sering hanya mengikuti regulasi karena takut, bukan karena memahami dan menjalankan dengan sepenuh hati,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini dikelola pihak luar. Ia berharap pengelolaan program tersebut dapat dikembalikan ke sekolah dan komite, dengan pengawasan dari dinas kesehatan setempat.
Menurutnya, langkah tersebut akan memberikan dampak positif bagi kemandirian sekolah, komite, serta orang tua siswa, sekaligus menjamin kesehatan dan perkembangan peserta didik.
“Di situlah sekolah, komite, dan orang tua bisa mandiri. Kesehatan anak terjamin, dan dari situ juga bisa dilihat perkembangan perilaku serta tingkat kecerdasan siswa,” pungkasnya.
