ENDE |BELUPOS.Com— Tanah Flores belum sepenuhnya kembali tenang. Di sejumlah wilayah, gempa susulan masih menjadi bagian dari kecemasan sehari-hari. Di tengah situasi itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memilih memperpanjang waktu untuk bertahan, melayani, sekaligus memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak.
Pemerintah Provinsi NTT memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari, terhitung mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026.
Keputusan tersebut diambil Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena setelah memimpin rapat koordinasi penanganan tanggap darurat gempa Flores di Posko Tanggap Darurat BPBD Kabupaten Ende, Kamis (27/8/2026) malam.
Rapat digelar secara hybrid dan diikuti Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Ketua DPRD NTT Emilia J. Nomleni, jajaran Forkopimda Provinsi NTT, para bupati di wilayah terdampak gempa Flores, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, serta jajaran Forkopimda kabupaten.
Di balik keputusan memperpanjang masa tanggap darurat itu, terdapat satu kenyataan yang belum dapat diabaikan: bumi masih bergerak.
Gubernur Melki mengatakan perpanjangan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi lapangan, terutama aktivitas gempa susulan yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
“Dengan melihat situasi yang ada, untuk itu kita akan perpanjang masa tanggap darurat provinsi. Saya juga lihat semua kabupaten hampir sama, kita perpanjang lagi masa tanggap darurat selama dua minggu. Jadi, mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 12 September Pemerintah Provinsi NTT akan memperpanjang masa tanggap darurat,” ujar Melki.
Darurat Bukan Berarti Pemerintahan Berhenti
Namun, perpanjangan masa tanggap darurat tidak berarti kehidupan pemerintahan harus ikut berhenti.
Melki menegaskan berbagai fungsi pelayanan publik harus mulai diaktifkan kembali secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi dan tingkat keamanan di masing-masing wilayah.
Menurut dia, sektor kesehatan telah menjalankan pola pelayanan dan evaluasi harian untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan meskipun sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan.
Pola serupa, kata Melki, perlu diterapkan pada sektor lainnya.
“Selama masa tanggap darurat tersebut, kita segera juga mengaktifkan beberapa kegiatan. Bagian Kesehatan saya lihat sudah punya pola tersendiri di bawah asuhan Pak Menkes. Saya pikir pola yang sama juga bisa kita pakai di semua bidang, walaupun masih masa tanggap darurat,” tambahnya.
Pesan tersebut menegaskan bahwa masa tanggap darurat bukanlah ruang untuk menghentikan roda pemerintahan. Justru dalam situasi ketika sebagian masyarakat kehilangan rasa aman, negara dituntut tetap hadir dengan pelayanan yang adaptif.
Sekolah Harus Kembali Menyala
Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah pendidikan.
Melki meminta aktivitas pendidikan segera dipersiapkan untuk kembali berjalan mulai pekan depan. Namun, pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar harus tetap menempatkan keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik sebagai prioritas.
“Termasuk sektor pendidikan pun saya kira perlu segera diaktifkan. Jadi, walaupun tanggap darurat, pendidikan pun diaktifkan dengan cara yang tetap menjaga keselamatan dari peserta didik,” jelasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT diminta segera melakukan konsolidasi untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Sementara itu, untuk jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP, koordinasi dilakukan dinas pendidikan kabupaten bersama kepala sekolah di wilayah masing-masing.
Persiapan tersebut mencakup pemetaan kondisi sekolah, kebutuhan sarana pendukung, hingga penentuan metode pembelajaran yang paling sesuai dengan karakteristik setiap wilayah.
Melki menegaskan, pembelajaran tidak harus selalu berlangsung di gedung sekolah, terutama apabila bangunan tersebut belum dinyatakan aman.
Sekolah lapangan maupun ruang belajar sementara dapat menjadi pilihan selama memenuhi aspek keselamatan.
“Jadi, kalaupun rumah sakit lapangan bisa digelar, puskesmas bisa digelar, sekolah lapangan pun masih bisa kita gelar.”
Teknis pembelajaran pun dapat disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah. Pilihannya antara lain menggunakan sekolah masing-masing, menggabungkan siswa di lokasi yang aman, atau menerapkan pembelajaran berdasarkan domisili maupun lokasi terdekat.
Gedung Merah Tak Boleh Dipaksa
Keselamatan juga menjadi garis batas dalam menghidupkan kembali pelayanan pemerintahan.
Melki meminta seluruh jajaran pemerintah tidak memaksakan penggunaan fasilitas yang secara struktur dinyatakan tidak aman.
Pemerintah melalui perangkat terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, terus melakukan pemeriksaan terhadap sekolah, perkantoran, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya.
“Memang di pemerintahan ini yang saya pikir, kita harus menyesuaikan. Tentu kalau kantor pemerintahannya dalam kondisi merah, karena saya lihat PUPR sudah bergerak untuk mengecek berbagai sekolah, kantor-kantor dan rumah sakit dan sebagainya, kalau kategori merah jangan dipaksa.”
Kalimat itu menjadi penegasan bahwa dalam situasi bencana, keberanian pemerintah bukanlah memaksakan keadaan kembali normal. Keberanian justru terletak pada kemampuan membaca risiko dan memilih keselamatan manusia sebagai batas utama setiap keputusan.
Rp40 Miliar untuk Provinsi, Rp20 Miliar per Kabupaten
Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana gempa Flores, mulai dari pemerintah, TNI-Polri, relawan, organisasi kemanusiaan hingga masyarakat.
Wagub juga meminta pemerintah kabupaten segera memanfaatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk memperkuat penanganan bencana sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan kementerian.
Dukungan tersebut berupa bantuan Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten terdampak.
Anggaran tersebut, kata Wagub, harus digunakan untuk kepentingan penanganan bencana dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia juga meminta para bupati, camat, lurah, dan kepala desa melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap titik-titik yang hingga kini belum tersentuh bantuan.
“Para bupati, camat, lurah, dan kepala desa harus memetakan betul titik-titik yang sampai saat ini belum tersentuh bantuan agar segera ditindaklanjuti,” tegas Johni.
Analisis Kontekstual: Darurat Harus Bergerak ke Pemulihan
Perpanjangan masa tanggap darurat menunjukkan bahwa penanganan gempa Flores tidak dapat hanya diukur dari cepatnya bantuan tiba di lokasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelayanan dasar tetap hidup ketika sebagian fasilitas publik mengalami kerusakan, sekaligus memastikan penggunaan anggaran darurat benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Pada titik inilah koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi krusial: tanggap darurat harus berjalan beriringan dengan pemetaan kerusakan, pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan, serta persiapan transisi menuju pemulihan pascabencana.
Perpanjangan masa tanggap darurat ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah Provinsi NTT untuk memastikan penanganan dampak gempa Flores terus berjalan secara terkoordinasi.
Pemerintah daerah juga dituntut memperkuat pelayanan dasar, memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, sekaligus mulai mempersiapkan tahapan pemulihan pascabencana.
Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten terdampak akan terus mengevaluasi perkembangan situasi di lapangan dan menyesuaikan langkah penanganan berdasarkan kebutuhan serta tingkat keamanan masing-masing wilayah.
Sebab setelah gempa mengguncang tanah dan meretakkan bangunan, pekerjaan terbesar pemerintah bukan hanya membangun kembali dinding yang runtuh. Yang lebih penting adalah mengembalikan rasa aman, menyalakan kembali pelayanan, dan memastikan tidak seorang pun yang terdampak merasa ditinggalkan.
