Di perbatasan, tiap kedatangan pejabat negara selalu menjadi isyarat: republik masih bernafas untuk mereka yang pergi dan pulang membawa nama Indonesia.
ATAMBUA, |BELUPOS.Com)—Senin, 8 Desember 2025, Bandara A. A. Bere Tallo tidak hanya menyambut sebuah rombongan kerja, tetapi juga mandat perlindungan manusia. Wakil Menteri Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Cristina Aryani, S.E., S.H., M.H., tiba disambut langsung Bupati Belu, Willybrodus Lay, SH bersama Forkopimda, Dekan UNHAN RI Mben Mboi, Dansatgas Pamtas RI–RDTL, dan jajaran OPD Pemerintah Kabupaten Belu.
Kunjungan ini bukan sekadar ritual seremonial yang dicatat dalam kalender protokol negara. Ia adalah kunjungan untuk mendengarkan denyut perbatasan—tempat ribuan warga NTT menaruh harapan, bekerja di negeri jauh, dan kerap berhadapan dengan risiko.
“Menjadi pekerja migran bukanlah pilihan sunyi yang penuh bahaya. Negara ada untuk memastikan mereka diberangkatkan secara legal, bekerja secara bermartabat, dan kembali dengan selamat,” ujar Cristina, lantang namun teduh, seakan berbicara langsung kepada setiap anak Belu yang kini hidup di seberang batas.
Belu selama ini dikenal sebagai gerbang keluar masuk pekerja migran Indonesia menuju Timor Leste dan berbagai negara tujuan lain. Di kabupaten ini, cerita keberangkatan sering disertai doa panjang, dan kepulangan tak selalu membawa kabar manis.
Cristina menegaskan bahwa KP2MI, BP2MI, Pemerintah Daerah, serta lembaga keamanan perbatasan harus berjalan sebagai satu panggilan kewajiban. Pengawasan ketat, penempatan legal, hingga edukasi bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan dipertegas dalam pola kerja lintas institusi.
“Kita tidak boleh lagi memaknai pekerja migran sebagai angka ekonomi. Mereka adalah wajah negara di luar negeri. Kita wajib melindungi, mengawal, dan memulangkan mereka dalam keadaan terhormat,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Belu mendukung penuh langkah ini. Bupati Lay menegaskan bahwa Belu siap menjadi model pengawasan dan penempatan PMI yang aman serta manusiawi, apalagi sebagai daerah perbatasan yang setiap harinya menjadi saksi lalu lintas tenaga kerja.
Turut dalam rombongan, Kepala BP3MI NTT dan para pemerhati migran Indonesia yang selama ini bersuara agar negara melihat perbatasan bukan sekadar kontur geopolitik, tetapi juga ruang psikologis warga yang menggantungkan nasib di luar negeri.
Kunjungan berlanjut dalam pertemuan internal dan rencana sosialisasi perlindungan PMI di tingkat kabupaten. Cristina Aryani membawa agenda kerja yang tajam namun berwajah kemanusiaan: menjaga warga, sebelum dan sesudah tapak kaki mereka meninggalkan tanah lahir.
Di bawah langit Atambua yang mulai meredup, rombongan meninggalkan bandara. Namun kesan itu tidak hilang: negara benar-benar datang, bukan untuk memantau dari jauh, tetapi untuk hadir, mendengar, dan memastikan bahwa mereka yang menjual tenaga, waktu, dan mimpinya ke negeri orang, akan tetap kembali sebagai warga negara penuh martabat.
(Prokopim Belu / belupos.com)
