HALMAHERA TIMUR | BELUPOS.Com — Di sebuah ruang yang dipenuhi pembicaraan tentang organisasi dan tanggung jawab politik, PDI Perjuangan Kabupaten Halmahera Timur kembali menata langkah. Rapat pleno menjadi ruang untuk menengok perjalanan yang telah dilalui, membaca kekurangan, sekaligus menyusun kembali arah gerak partai di tengah dinamika politik daerah.
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Halmahera Timur menggelar konsolidasi melalui rapat pleno untuk mengevaluasi kinerja organisasi serta membahas sejumlah agenda internal partai.
Ketua DPC PDI Perjuangan Halmahera Timur, Abdul Gafar Gorotomole, mengatakan rapat pleno merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang dilaksanakan secara berkala.
Evaluasi diarahkan pada sejumlah aspek, terutama kinerja anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD, kedisiplinan dalam menjalankan tugas, kehadiran dalam rapat DPRD, serta kemampuan menyerap aspirasi masyarakat.
“Rapat pleno ini merupakan bagian dari evaluasi terhadap keterwakilan PDI Perjuangan di DPRD, termasuk kedisiplinan menjalankan tugas sebagai anggota DPR serta penyerapan aspirasi masyarakat,” kata Gafar.
Dari meja pleno itu, evaluasi kemudian diarahkan pada pekerjaan yang lebih konkret. Hasil pembahasan menjadi bahan bagi partai untuk memberikan arahan kepada anggota fraksi, termasuk dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah daerah dan penyerapan anggaran.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan diminta mencermati organisasi perangkat daerah (OPD) yang tingkat penyerapan anggarannya masih rendah. Temuan tersebut selanjutnya diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPRD.
Ketika Anggaran Menunggu Pengawasan
Di ruang kebijakan publik, angka anggaran tidak pernah berdiri sendiri. Di belakangnya terdapat program, kebutuhan masyarakat, serta janji pelayanan yang harus diterjemahkan menjadi kerja pemerintahan.
Karena itu, perhatian terhadap rendahnya penyerapan anggaran menjadi bagian dari fungsi pengawasan yang dibicarakan dalam konsolidasi tersebut. Fraksi PDI Perjuangan didorong untuk mencermati pelaksanaan program pemerintah daerah dan memastikan aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian dari perhatian lembaga legislatif.
Namun pekerjaan partai tidak berhenti di gedung DPRD.
DPC PDI Perjuangan Haltim juga tengah menata struktur organisasi hingga ke tingkat paling bawah. Gafar menyebut kepengurusan DPC dan PAC telah terbentuk. Tahap berikutnya diarahkan pada pembentukan pengurus ranting dan anak ranting di setiap desa.
“Kita masih fokus pada penataan organisasi dan pembentukan struktur dari tingkat DPC, PAC hingga ranting. Selanjutnya kami akan mendorong pembentukan pengurus ranting dan anak ranting di setiap desa,” ujarnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari konsolidasi internal untuk memastikan struktur partai tidak berhenti pada tingkatan kabupaten dan kecamatan. Organisasi akan terus didorong hadir hingga desa-desa.
Di situlah politik bertemu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat—di tempat aspirasi tumbuh, persoalan muncul, dan kebutuhan warga pertama kali terdengar.
Menunggu Arah Politik dari Pusat
Mengenai perkembangan politik ke depan, Gafar mengatakan DPC PDI Perjuangan Halmahera Timur masih menunggu perkembangan regulasi terkait penyelenggaraan pemilu di tingkat pusat maupun daerah.
Sembari menunggu perkembangan regulasi tersebut, konsolidasi organisasi menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan internal.
Gafar mengatakan berbagai kekurangan yang ditemukan dalam konsolidasi akan menjadi bahan pembenahan.
“Yang menjadi kekurangan dalam konsolidasi harus kita benahi dan mantapkan kembali. Kami tetap fokus melengkapi struktur organisasi hingga tingkat ranting serta menjalankan tugas dan fungsi partai dengan baik,” katanya.
Rapat pleno kemudian menghasilkan sejumlah rekomendasi. Di antaranya peningkatan kedisiplinan anggota Fraksi PDI Perjuangan, penguatan penyerapan aspirasi masyarakat, serta perhatian terhadap berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian ialah sektor pertambangan.
Gafar mengatakan aspirasi masyarakat terkait pertambangan perlu mendapat perhatian dan dikawal melalui fungsi anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan.
Persoalan tersebut menambah daftar pekerjaan yang harus diperhatikan dalam menjalankan fungsi representasi politik. Aspirasi masyarakat tentang pertambangan, seperti halnya persoalan lain yang berkembang di daerah, membutuhkan ruang untuk didengar dan dibahas melalui mekanisme kelembagaan yang tersedia.
Pada akhirnya, konsolidasi partai bukan hanya tentang bagaimana sebuah struktur disusun dari atas ke bawah. Ia juga tentang bagaimana suara dari bawah menemukan jalan menuju ruang pengambilan keputusan.
Di Halmahera Timur, PDI Perjuangan kini kembali merapikan barisan. Dari meja pleno, agenda bergerak menuju DPRD, dari DPRD menuju desa, dan dari desa suara masyarakat menunggu untuk kembali didengar.
