LABUAN BAJO |BELUPOS.Com — Di sebuah ruang pertemuan di Kantor Bupati Manggarai Barat, suara-suara dari berbagai penjuru Nusa Tenggara Timur mengalir membawa harapan. Di balik pembahasan anggaran yang kerap dipenuhi angka dan dokumen, terselip satu pesan yang jauh lebih mendasar: aspirasi daerah tidak boleh berhenti sebagai catatan rapat, tetapi harus menjelma menjadi kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Pesan itu ditegaskan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Julie Laiskodat, saat mengikuti kunjungan kerja Banggar DPR RI di Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat (3/7/2026). Di hadapan para kepala daerah, ia menyatakan komitmennya untuk mengawal setiap aspirasi pemerintah kabupaten dan kota di NTT agar benar-benar sampai ke tingkat pengambilan keputusan di pemerintah pusat.
“Para bupati dan wali kota bisa menyampaikan aspirasi atau masukan, dengan tembusan kepada kami agar bisa kami kawal. Kami siap mengawal aspirasi ini untuk seluruh NTT,” ujar Julie.
Komitmen tersebut, menurutnya, tidak berhenti pada forum kunjungan kerja semata. Bersama anggota Banggar DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT I, , Julie menegaskan kesiapannya memastikan setiap usulan daerah memperoleh ruang dalam pembahasan anggaran nasional.
Menurut Julie, posisi keduanya di Badan Anggaran menjadi tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kepentingan seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.
“Di NTT dengan total 13 kursi, hanya kami berdua yang di Banggar. Jadi kami bersedia untuk mengawal seluruh NTT,” tegasnya.
Ia juga membuka ruang komunikasi yang lebih luas bagi pemerintah daerah. Bila ada usulan yang belum sempat disampaikan dalam forum resmi, Julie meminta agar seluruh dokumen dikirimkan secara tertulis sehingga dapat terdokumentasi dengan baik dan diperjuangkan secara sistematis dalam proses pembahasan anggaran.
“Kalau memang tidak sempat diserahkan, silakan kirim PDF ke kami juga. Rata-rata kepala daerah di sini punya nomor telepon saya dan Bu Anita,” katanya.
Seluruh aspirasi tersebut, lanjut Julie, akan dibawa ke tingkat nasional sebagai bagian dari perjuangan politik anggaran untuk NTT. Bahkan, ia memastikan berbagai masukan dari daerah akan diteruskan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
“Nanti kami yang akan titipkan pesan dan masukan dari bapak-ibu kepada Presiden. Kami tidak mau nasib NTT terus tidak menentu,” ujarnya.
Secara kontekstual, pernyataan tersebut mencerminkan pentingnya peran anggota Banggar DPR RI sebagai jembatan antara kebutuhan riil pemerintah daerah dan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bagi provinsi kepulauan seperti NTT yang masih menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur, konektivitas, pendidikan, dan layanan kesehatan, keberhasilan mengawal aspirasi hingga masuk dalam prioritas anggaran nasional menjadi faktor penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan.
Pada akhirnya, perjuangan anggaran bukan sekadar tentang besarnya alokasi dana, melainkan tentang memastikan setiap suara dari daerah tidak hilang di tengah birokrasi. Sebab, ketika aspirasi benar-benar menemukan jalannya menuju pusat pengambilan keputusan, harapan masyarakat pun memiliki kesempatan yang lebih nyata untuk berubah menjadi pembangunan yang dirasakan hingga ke pelosok Nusa Tenggara Timur.
